Perang Ukraina Dorong Jepang Pertimbangkan Tambah Anggaran Militer Memperkuat Pertahanan

TOKYO, KOMPAS.TV - Selama bertahun-tahun pemilih Jepang menentang seruan memiliki pertahanan yang lebih kuat terhadap China yang bersenjata nuklir. Sekarang opini publik bergeser, bahkan meski masih banyak hambatan untuk meningkatkan keamanan negara, seperti dilaporkan Bloomberg, Rabu, (6/4/2022).

Serangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina menyebabkan banyak orang di Jepang mengkaji ulang kemungkinan konflik bersenjata atas sengketa wilayah Asia Timur yang belum terselesaikan.

Jajak pendapat menunjukkan para pemilih khawatir kegagalan untuk menghentikan Rusia dapat membuat China berani mengambil tindakan terhadap Taiwan, yang dilihat Beijing sebagai bagian dari wilayahnya, atau untuk merebut pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Timur yang dikelola oleh Jepang.

Tokyo juga memiliki perselisihan yang memanas dengan Moskow tentang kepemilikan pulau di perbatasan kedua negara.

Hampir dua pertiga responden survei yang dilakukan oleh surat kabar Yomiuri Shimbun akhir pekan lalu mengatakan mereka ingin melihat pertahanan Jepang diperkuat.

Keamanan nasional biasanya berada di urutan kedua setelah ekonomi dalam prioritas pemilih.

"Kejutan Ukraina mulai mengubah norma dan kepercayaan Jepang," kata Dr Kyoko Hatakeyama, seorang profesor di Sekolah Pascasarjana Studi Internasional dan Pembangunan Regional di Universitas Niigata. "Tapi perjalanan masih panjang."

Baca Juga: Tangguhkan Perundingan Damai dengan Jepang, Rusia Gelar Latihan Militer Besar di Kepulauan Sengketa

Meskipun Perdana Menteri Fumio Kishida mengejutkan banyak pengamat karena segera menjatuhkan sanksi kepada Rusia dan mengirimkan bantuan militer yang tidak mematikan ke Ukraina, namun memperkuat pertahanan Jepang sendiri akan lebih menantang.

Partai Liberal Demokrat yang berkuasa memperluas interpretasi konstitusi pascaperang pasifis negara itu, kadang-kadang dalam menghadapi protes publik besar-besaran.

LDP juga harus mengelola koalisi yang berkuasa yang mencakup partai yang didukung Buddha dan oposisi lokal untuk penggelaran kekuatan militer, termasuk sistem pertahanan rudal Aegis Ashore buatan Amerika Serikat.

Pasukan Bela Diri Jepang tetap bergantung pada "payung nuklir" Amerika Serikat, satu-satunya sekutu negara itu.

Kishida akan menghadapi tekanan lebih lanjut untuk mengambil peran pertahanan yang lebih aktif, di mana Presiden AS Joe Biden kemungkinan akan datang keTokyo beberapa bulan mendatang.

Itu mungkin juga memerlukan pendinginan dalam perseteruan Jepang dengan Korea Selatan, sesama sekutu Amerika Serikat, di mana Presiden terpilih Yoon Suk-yeol mendesak fokus yang lebih besar pada jaringan keamanan kawasan.

Perdana Menteri Jepang melihat mantan bosnya, mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang meningkatkan pengeluaran pertahanan setiap tahun selama masa jabatannya yang panjang.

Baca Juga: Buntut Invasi Rusia ke Ukraina, Shinzo Abe Ingin Jepang Jadi Negara Nuklir, Mungkinkah?

Abe dalam beberapa pekan terakhir menyerukan langkah-langkah yang akan menghancurkan tabu atas senjata nuklir atau memperoleh sistem ofensif seperti rudal.