AHY Ingatkan Pemerintah: Pemindahan Ibu Kota Negara Jangan Sampai Gagal!

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam melakukan proses pemindahan ibu kota negara (IKN) 'Nusantara'.

Sebab, proyek besar itu jangan sampai mangkrak atau malah gagal dan uang rakyat terhambur secara sia-sia. 

Ia menjelaskan, kegagalan itu bisa terjadi bila memang dalam pelaksanaan proyek itu tidak memiliki sumber daya yang tidak memadai.

Baca Juga: Kepala Otorita IKN Ajak Masyarakat Ikut Kontribusi Bangun Ibu Kota Nusantara

"Kami ingatkan jangan sampai gagal, karena memindahkan ibu kota negara, belajar dari negara-negara itu tidak mudah, memang ada yang berhasil, tapi banyak yang gagal. Kenapa gagal? Karena tidak memiliki sumber daya yang mencukupi," kata AHY di Jakarta, Selasa (5/4/2022). 

Menurut dia, proyek perpindahan IKN itu jangan malah menimbulkan permasalahan baru untuk Indonesia.

Sebab, beban utang negara yang sudah mencapai sekitar Rp7.000 triliun dikhawatirkan dengan adanya pembangunan IKN bakal membuat utang negara kian membengkak.

"Jangan sampai utang kita sudah luar biasa, Rp7.000 triliun rupiah. Rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) sudah lebih dari 42 persen, artinya proyek besar ini akan menambah beban utang kita dan yang menanggung adalah anak, cucu kita." 

"Kalau dipaksa dalam satu atau dua tahun, khawatirnya sesuatu yang dipaksakan menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk soal transparansi dan akuntabilitas," ujar pensiunan tentara berpangkat Mayor Infanteri itu. 

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan, pembangunan IKN 'Nusantara' tidak hanya akan mengandalkan pembiayaan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 20 persen.

Tapi sisanya akan memanfaatkan sejumlah kerja sama.

“APBN kita hanya berkontribusi 20 persen dari total kebutuhan anggaran IKN. Apalagi pembangunan IKN itu berlangsung dalam jangka panjang, setidaknya 15 tahun - 20 tahun  baru selesai. Itu artinya 20 persen yang menjadi kontribusi APBN itu bersifat multiyear,” jelasnya, Rabu (16/3/2022), dilansir dari Kontan.co.id.

Diketahui, sejak Undang Undang IKN ditetapkan pada tahun 2022 dan hingga masa berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, DPR dan pemerintah telah mengalokasikan plafon anggaran untuk IKN sebesar Rp46 triliun untuk rentang waktu 2022 – 2024.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana pindah ke IKN 'Nusantara' sebelum 16 Agustus 2024. Namun, menurut Said, target pembangunan IKN tersebut tidak ditargetkan selesai pada masa pemerintah Presiden Jokowi.

“Itu sangat tidak mungkin,” jelasnya.

Baca Juga: Dinkes Penajam Paser Utara: Daerah Calon Ibu Kota Negara Indonesia Zona Merah Endemis Malaria

Sehingga, untuk menjamin keberlangsungan pembangunan IKN pada masa pasca pemerintahan Presiden Jokowi, maka diundangkanlah UU IKN tersebut.

Tujuannya, untuk mengikat pemerintah berikutnya agar tetap melanjutkan pemindahan ibu kota negara ini, sehingga keberlangsungannya terjamin.