Kritik Pemerintah, Pengamat: BLT Minyak Goreng Adalah Kebijakan Malas, Tidak Mendidik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng mendapat kritikan tajam dari Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio.

Agus menganggap pemberian BLT Minyak Goreng oleh pemerintah merupakan kebijakan yang malas dan tidak mendidik.

"Pemerintah itu seharusnya tidak memberikan BLT. Itu sebuah kebijakan malas saja dari pemerintah, karena tidak bisa memikirkan kebijakan lainnya. BLT itu beban buat negara," kata Agus kepada Jurnalis Kompas TV Ihsan Abdillah, Minggu (3/4/2022). 

"Saya bilang BLT itu sangat tidak mendidik. Itu membuat orang menjadi malas, nanti kalau ada apa-apa pemerintah akan kasih uang. Kasih tunjangan. Itu tidak mendidik, orang harus berusaha," imbuhnya.

Selain itu, Agus menilai BLT minyak goreng bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tingginya harga minyak goreng dipasar saat ini.

Mengingat, lanjut dia, BLT dapat memicu munculnya masalah baru seperti korupsi dalam proses pendistribusiannya.

"Jadi sekali lagi BLT ini juga sumber korupsi, sudah belajar kita berpuluh tahun tapi tidak pernah kapok," ungkapnya. 

Menurutnya, pemerintah harus fokus dalam menyelesaikan masalah mafia dan distribusi minyak goreng yang berantakan.

Baca Juga: Pemerintah akan Bagikan BLT Minyak Goreng Rp300.000 untuk 23 Juta Penerima

Selain itu, sudah seharusnya pemerintah mampu mengontrol industri agar tidak memainkan harga seenaknya.

"Bisa tidak ada minyak goreng di dalam negeri. Ada sebabnya pasti cuma tidak mau diungkap. Karena nanti akan menyenggol kiri kanan. Jadi sudah lah mari berbisnis dan bernegara yang baik. Dan didik lah bangsa jangan bergantung sifatnya jadi pengemis," tegasnya.

Sementara itu supaya tidak salah sasaran, Agus mengatakan, data yang dipakai untuk menyalurkan BLT minyak goreng harus real time.

"Satu lagi, sudah berbicara dengan Ibu Menteri Sosial (Tri Rismaharini) data kemiskinan ini harus real time, karena orang hari ini bisa miskin besoknya bisa kaya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng setelah harga minyak goreng kembali melonjak pasca pencabutan kebijakan minyak goreng satu harga.

BLT minyak goreng ini akan disalurkan kepada 20,5 juta keluarga yang terdaftar dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan untuk 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL).

BLT minyak goreng sebesar Rp100.000 per bulan akan diberikan selama tiga bulan mulai April sampai Juni 2022.

Presiden Jokowi menyebutkan, bantuan akan dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp300.000 pada April 2022.

Baca Juga: PAN Ingatkan Jokowi Waspada Penumpang Gelap Penerima BLT Minyak Goreng