Nekat, Pemimpin Junta Militer Sudan Ancam Usir Keluar Utusan Khusus PBB, Begini Sebabnya

KAIRO, KOMPAS.TV — Jenderal tertinggi Sudan mengancam akan mengusir utusan khusus PBB ke negara itu.

Pejabat Sudan itu juga menuduh Volker Perthes ikit "campur tangan mencolok" dalam urusan dalam negeri Sudan, seperti dilaporkan Associated Press, Sabtu (2/4/2022).

Pernyataan yang keluar dari Jenderal Abdel-Fattah Burhan, kepala Dewan Berdaulat yang berkuasa di Sudan itu muncul kurang dari seminggu setelah utusan PBB Volker Perthes memperingatkan bahwa Sudan sedang menuju “keruntuhan ekonomi dan keamanan” kecuali jika negara itu mengatasi kelumpuhan politik.

Sudan jatuh ke dalam kekacauan setelah kudeta militer Oktober yang dipimpin oleh Burhan, menyingkirkan pemerintah transisi yang didukung Barat.

Pengambilalihan militer pada 25 Oktober menjungkirbalikkan transisi demokrasi Sudan setelah pemberontakan rakyat memaksa militer untuk menggulingkan Presiden otokratis Omar al-Bashir pada April 2019.

Berbicara pada upacara kelulusan akademi militer Sudan di ibu kota Khartoum, Burhan meminta Perthes untuk “berhenti melebihi mandat misi PBB dan campur tangan terang-terangan pada urusan dalam negeri Sudan.”

“Kepada utusan PBB, Volker, jika Anda melampaui mandat, kami akan menendang Anda keluar dari Sudan,” katanya kepada para wisudawan yang bersorak.

Seorang juru bicara misi PBB di Sudan menolak mengomentari pernyataan Jenderal Burhan.

Baca Juga: Sudan Memanas, Perdana Menteri Abdalla Hamdok Mengundurkan Diri

Burhan juga meminta PBB dan Uni Afrika untuk “memfasilitasi dialog di antara orang-orang Sudan dan menghindarkan diri dari melampaui mandat mereka dan mencampuri urusan dalam negeri negara.”

Dia mengulangi, para jenderal “tidak ingin memerintah negara sendirian” dan mengatakan mereka berulang kali meminta kelompok-kelompok protes dan kekuatan politik lainnya untuk terlibat dalam dialog dan mencapai “konsensus nasional.”

Perthes memimpin upaya internasional untuk menemukan jalan keluar dari krisis di Sudan.

Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Senin, tidak adanya kesepakatan politik untuk kembali ke jalur transisi menyebabkan memburuknya situasi ekonomi, kemanusiaan, dan keamanan di Sudan.

Protes jalanan hampir setiap hari di Sudan menuntut kembalinya pemerintahan sipil diwarnai tindakan keras aparat keamanan yang menewaskan lebih dari 90 orang, kebanyakan pria muda, dan melukai ribuan orang lainnya, menurut kelompok medis Sudan.

Para pengunjuk rasa menuntut pencopotan militer dari kekuasaan. Namun, para jenderal mengatakan mereka hanya akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih.

Mereka mengatakan pemilihan akan berlangsung pada Juli 2023 seperti yang direncanakan dalam dokumen konstitusi yang mengatur masa transisi.

Perthes mengatakan PBB, Uni Afrika, dan delapan negara kelompok regional Afrika Timur yang disebut Otoritas Antar Pemerintah dalam Pembangunan atau Intergovernmental Authority in Development sepakat bergabung dalam upaya memfasilitasi pembicaraan politik yang dipimpin Sudan.