Rusia dan India Cari Jalan untuk Saling Berdagang Gunakan Mata Uang Masing-Masing, Bukan Dolar AS

NEW DELHI, KOMPAS.TV - Rusia akan meningkatkan penggunaan mata uang non-Barat untuk perdagangan dengan negara-negara seperti India.

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Jumat (1/4/2022), saat ia juga memuji New Delhi sebagai teman yang tidak mengambil "pandangan sepihak" terkait perang Ukraina, seperti dilaporkan Times of India mengutip Reuters.

Lavrov mengunjungi India untuk menopang dukungan dari negara yang telah lama dianggap Rusia sebagai sekutu itu, sehari setelah pejabat Amerika Serikat dan Inggris menekan India untuk tidak merusak sistem keuangan berbasis dolar AS dan sanksi yang dikenakan pada Rusia atas invasinya ke Ukraina pada 24 Februari.

Lavrov mengatakan Bank Sentral Rusia beberapa tahun lalu membuat sistem untuk komunikasi informasi keuangan dan India memiliki sistem serupa.

"Sangat jelas semakin banyak transaksi akan dilakukan melalui sistem ini, menggunakan mata uang nasional, melewati dolar, euro dan mata uang lainnya," kata Lavrov.

India dan China adalah negara besar yang tidak mengutuk apa yang disebut Rusia sebagai "operasi militer khusus".

Setelah Lavrov mengunjungi China minggu ini, Beijing mengatakan "lebih bertekad" untuk mengembangkan hubungan dengan Rusia.

"Kami berteman," kata Lavrov dalam konferensi pers setelah bertemu dengan mitranya dari India, Subrahmanyam Jaishankar.

Ia menambahkan, India melihat krisis Ukraina dalam "keseluruhan fakta dan bukan hanya secara sepihak".

Baca Juga: Menlu Rusia Datang ke New Delhi, Puji Objektivitas India dalam Konflik Rusia dan Ukraina

Rusia adalah pemasok peralatan pertahanan terbesar ke India dan Lavrov mengatakan kedua negara akan menggunakan mekanisme Rupee - Rubel untuk perdagangan minyak, perangkat keras militer, dan barang-barang lainnya.

"Kami akan siap memasok barang apa pun yang ingin dibeli India," katanya.

"Saya tidak ragu bahwa (banyak) cara akan (ditemukan) untuk melewati hambatan artifisial yang tercipta oleh sanksi sepihak ilegal Barat. Ini juga berkaitan dengan bidang kerja sama militer-teknis."