Presiden Ukraina Pidato di Depan Parlemen Australia, Minta Kendaraan Lapis Baja

CANBERRA, KOMPAS.TV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis (31/3/2022) berpidato di depan parlemen Australia. Ia meminta langsung bantuan lebih banyak untuk mendukung perangnya melawan Rusia, termasuk kendaraan lapis baja. Ia juga meminta sanksi yang lebih keras.

Associated Press melaporkan, Zelensky menyesuaikan pesannya ke masing-masing negara melalui video berisi permohonan bantuan, seperti yang ditampilkan kepada anggota Parlemen Australia.

Anggota parlemen memberinya tepuk tangan meriah di awal dan akhir pidato 16 menitnya. Selain meminta bantuan, Zelensky juga menyerukan agar kapal Rusia dilarang berlabuh di pelabuhan internasional.

“Kami membutuhkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia, sanksi yang kuat sampai mereka berhenti memeras negara lain dengan rudal nuklir mereka,” kata Zelensky melalui seorang penerjemah.

Zelensky secara khusus meminta kendaraan lapis baja berpenggerak empat roda Bushmaster buatan Australia.

“Anda memiliki kendaraan personel bersenjata yang sangat bagus, Bushmaster, yang dapat membantu Ukraina secara substansial, dan peralatan lainnya,” kata Zelensky.

Meski ibu kota Ukraina, Kiev, berjarak 15.000 kilometer dari Canberra, Zelensky memperingatkan bahwa Australia tidak aman dari konflik yang terancam berkembang menjadi perang nuklir.

Baca Juga: Zelensky Siap Hadapi Serangan Baru Rusia, Bersumpah Perjuangkan Setiap Meter Ukraina

Dia juga menyebut bahwa kemenangan Rusia atas Ukraina akan membuat China berani menyatakan perang terhadap Taiwan.

“Hal yang paling mengerikan adalah jika kita tidak menghentikan Rusia sekarang, jika kita tidak meminta pertanggungjawaban Rusia, maka beberapa negara lain di dunia yang menantikan perang serupa melawan tetangga mereka akan memutuskan, hal-hal seperti itu memungkinkan bagi mereka,” kata Zelensky.

Zelensky juga mengatakan, Rusia tidak akan menginvasi Ukraina jika Moskow dihukum atas jatuhnya Malaysia Airlines Penerbangan MH17 tahun 2014 di Ukraina.

Dua minggu lalu, pemerintah Australia dan Belanda meluncurkan kasus hukum terhadap Rusia di Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ICAO untuk meminta pertanggungjawaban Moskow atas dugaan perannya dalam serangan rudal yang menewaskan 298 orang di dalamnya.