China dan Kepulauan Solomon Teken Draft Pakta Keamanan, Australia, Selandia Baru dan AS Khawatir

BEIJING, KOMPAS.TV — China dan Kepulauan Solomon menandatangani versi draft pakta keamanan yang dapat membuat polisi China dan pasukan lain bekerja lapangan di negara Kepulauan Pasifik itu, memicu kekhawatiran dari mitra tradisional Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat, seperti laporan Associated Press, Kamis, (31/3/2022)

Pemerintah Kepulauan Solomon hari Kamis (31/3/2022) mengatakan draft perjanjian itu telah diparaf oleh perwakilan kedua belah pihak dan sekarang akan "dibersihkan dan menunggu tanda tangan dari menteri luar negeri kedua negara."

Perjanjian tersebut bertujuan untuk “menanggapi ancaman domestik yang lunak dan keras dari Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon akan terus menggelar implementasi strategi keamanan nasionalnya dan menjunjung tinggi kebijakan luar negerinya 'Teman untuk semua dan tidak ada musuh,'” kata rilis berita pemerintah seperti dilansir Associated Press.

Tidak jelas pihak mana yang memprakarsai perjanjian, tetapi jika ditandatangani, kesepakatan itu akan memberi Perdana Menteri Manasseh Sogavare dari Kepulauan Solomon kemampuan untuk meminta China melindungi pemerintahnya sendiri sambil memberikan China basis operasi antara Amerika Serikat dan Australia yang dapat digunakan untuk memblokir lalu lintas pelayaran melintasi Pasifik Selatan, seperti dilansir New York Times.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare hari Selasa menolak kekhawatiran bahwa keamanan regional akan terancam oleh perjanjian itu.

Sogavare menyebut kekhawatiran semacam itu sebagai "omong kosong," menambahkan, "Saya merasa itu sangat menghina, ya, ... dicap sebagai tidak layak untuk mengelola urusan kedaulatan kita sendiri," seperti dikutip Associated Press.

Baca Juga: Demonstrasi Anti-China Rusuh di Kepulauan Solomon, Tiga Jasad Terbakar Ditemukan

China juga menolak pertanyaan tentang perjanjian tersebut.

Dalam pernyataannya, Kepulauan Solomon mengatakan akan terus “bekerja dengan semua mitra dalam mewujudkan negara yang aman dan terjamin di mana semua orang dapat hidup berdampingan secara damai.”

Kepulauan Solomon dalam pernyataannya berterima kasih kepada Australia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Fiji yang menyediakan personel untuk menjaga keamanan di pulau-pulau negara kepulauan itu.

Di bawah ketentuan draft perjanjian, China dapat mengirim polisi, personel militer, dan angkatan bersenjata lainnya ke Kepulauan Solomon “untuk membantu menjaga ketertiban sosial” dan untuk berbagai alasan lainnya.

China juga dilaporkan bisa mengirim kapal perang ke pulau-pulau untuk persinggahan dan untuk mengisi kembali pasokan, yang mengarah ke spekulasi tentang kemungkinan China membangun pangkalan angkatan laut di pulau-pulau Kepulauan Solomon.