Presiden PKS: Jangan Khianati Rakyat dengan Menunda Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut, partainya menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI. 

Menurut dia, bila penundaan itu tetap dijalankan, elit politik di Indonesia sudah menghkhianati amanat rakyat. 

"Ketika dilakukan perpanjangan masa jabatan presiden pasti merugikan demokrasi sebab konstitusi kita hari ini adalah amanah rakyat, jangan pernah khianati amanah itu," kata Syaikhu dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3/2022). 

Baca Juga: ICW Datangi Kantor Luhut! Tagih Pembuktian Big Data Penundaan Pemilu 2024

Ia menjelaskan, sikap penolakan PKS ihwal penundaan pemilu sudah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syuro VI PKS beberapa waktu lalu.

"PKS tegas melalui Musyawarah Majelis Syuro ke VI kita menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode," ujarnya. 

Ia berpesan kepada seluruh legislator PKS tidak terbuai dengan isu penundaan pemilu. PKS, papar dia, tetap harus mempersiapkan diri menghadapi Pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024.

"Jangan terlena dan terbuai, caranya dengan menyiapkan Pemilu sesuai keputusan bersama 14 Februari 2024. Jangan berleha-leha dan mulai semua proses persiapannya hari ini," katanya. 

Sebelumnya dilansir dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Pulhukam) Mahfud MD menyatakan, Pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan Pemilu pada 2024. 

“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan wapres (wakil presiden) serta legislatif dan Pilkada serentak,” ujar Mahfud, Minggu (20/3/2022). 

Adapun tokoh politik dan partai politik yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden, Mahfud mengatakan bahwa usulan tersebut sah-sah saja untuk disampaikan. 

Hal tersebut mengingat Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga seluruh masyarakat memiliki kebebasan berpendapat. 

Baca Juga: Usulan Tunda Pemilu : BEM Berunjuk Rasa Hingga Ketua PAN Minta Jangan Salahkan Presiden

“Partai politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu (penundaan Pemilu), diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik,” kata Mahfud. 

“Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2024 ada Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” ujarnya.