Pengamat Ekonomi: Indonesia Tergantung Barang Impor Isu Lama, Kini Semakin Menjadi-jadi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengamat Ekonomi Eko Listyanto mengatakan, ketergantungan Indonesia  pada barang impor merupakan isu lama.

Bahkan saat ini, di tengah meningkatnya digitalisasi, ketergantungan Indonesia akan barang impor semakin menjadi-jadi.

Demikian Wakil Direktur Eksekutif Indef, Eko Listyanto,  merespons kemarahan Presiden Jokowi akibat Kementerian dan Lembaga masih membeli barang impor dan minim membeli produksi tanah air.

“Memang ada juga produk yang berhasil kita ekspor tapi sebagian besar  pada akhirnya tingkat ketergantugan impor yang cukup tinggi tadi,” ucap Eko Listyanto dalam Sapa Indonesia Pagi, KOMPAS TV, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: Jokowi Marahi Menkes, Mentan hingga TNI-Polri yang Masih Beli Produk Impor: Jangan Diteruskan!

Maka itu, Eko menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan 40 persen dari hampir Rp1.500 triliun dibelokkan menggerakan ekonomi dalam negeri.

Sebab, kalau anggaran yang sudah dalam APBN saja tidak diarahkan untuk mendorong ke dalam negeri, maka kampanye berikutnya nggak akan sampai.

“Masyarakat bagaimana mau didorong wong anggaran APBN aja nggak, apalagi dunia swasta yang memang sangat mengandalkan sisi efisiensi, selama harganya lebih murah, lebih efisien, ya kadang-kadang memang  mereka praktis saja, impor gitu,” ujar Eko Listyanto.

Baca Juga: Jokowi Geram Kementerian dan Lembaga Beli Barang Impor: Bodoh Sekali Kita

Bagi Eko, menjadi wajar ketika Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut marah kepada lembaga, kementerian, pemda, hingga BUMN yang masih ketahuan impor.

Sebab, secara instrument semua aturan sudah ada untuk mengoptimalkan membeli hasil karya anak bangsa sudah ada.

“Ternyata tidak dilaksanakan, TKD-nya juga sudah ada aturannya tapi tidak dilaksankan oleh kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Eko, situasi saat ini memang lebih berat secara konteks ekonomi globalnya terlebih ada dampak dari geopolitik Rusia-Ukraina yang memanas.

Baca Juga: Jokowi Ancam Kepala Daerah yang Tak Dorong UMKM Masuk E-Katalog Disanksi Potong DAK dan Tahan DAU