Kremlin: Tidak Ada Kiriman Gas ke Eropa bila Tidak Bayar Pakai Rubel, Rusia Tak Kirim Gratisan

MOSKOW, KOMPAS.TV - Rusia tidak akan mengirimkan gas ke Eropa secara gratis, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Senin (28/3/2022) seperti laporan kantor berita Turki, Anadolu.

Ditanya pada briefing harian di Moskow tentang apa yang akan dilakukan Rusia jika Eropa menolak untuk membayar pengiriman gas dalam rubel, Peskov mendesak untuk "menyelesaikan masalah saat masalahnya datang."

"Proses pengiriman sangat, sangat rumit, tidak seperti membeli beberapa produk di toko kelontong, di mana Anda mengambil produk lalu membayar di kasir. Ini adalah pengiriman, pembayaran, dan neraca, ini adalah proses yang berjangka waktu. Sekarang semua modalitas sudah tersedia, dan sedang dikerjakan antar departemen bersama Gazprom,"

"Tetapi fakta bahwa kami tidak akan memasok gas secara gratis sangat tegas. Ini bisa dikatakan sebagai kepastian yang mutlak. Dalam situasi kami, hampir tidak mungkin dan hampir tidak disarankan untuk terlibat kegiatan sedekah tingkat pan-Eropa," katanya.

Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin menginstruksikan pemerintah, Bank Sentral, dan perusahaan energi negara Gazprom beralih ke rubel pada 31 Maret untuk pembayaran pengiriman gas ke "negara-negara yang tidak bersahabat." 

Pada 7 Maret, pemerintah Rusia mengeluarkan daftar negara yang "mengambil tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaan Rusia, dan warganya," mengacu pada sanksi ekonomi yang diberlakukan di tengah perang Rusia-Ukraina.

Menurut dekrit yang diterbitkan di situs web pemerintah, daftar tersebut mencakup Albania, Andorra, Australia, Inggris Raya, termasuk Jersey, Anguilla, Kepulauan Virgin Britania Raya, Gibraltar, negara-negara anggota Uni Eropa, Islandia, Kanada, Liechtenstein, Mikronesia, Monako, Selandia Baru, Norwegia, Korea Selatan, San Marino, Makedonia Utara, Singapura, Amerika Serikat, Taiwan, Ukraina, Montenegro, Swiss, dan Jepang.

Baca Juga: Kelompok G-7 Tolak Bayar Gas Rusia Pakai Rubel

Perang Rusia-Ukraina, yang dimulai pada 24 Februari, membangkitkan kemarahan internasional di mana Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris, antara lain, menerapkan sanksi keuangan yang keras terhadap Moskow.

Setidaknya 1.151 warga sipil tewas di Ukraina dan 1.842 terluka, menurut perkiraan PBB, dengan angka sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih tinggi.

Lebih dari 3,87 juta orang Ukraina juga melarikan diri ke negara-negara tetangga, dengan jutaan lainnya mengungsi di dalam negeri, menurut badan pengungsi PBB UNHCR

Kemarin, Menteri Federal Urusan Ekonomi dan Tindakan Iklim Jerman Robert Habeck menyebut negara-negara Group of Seven (G-7) telah sepakat untuk menolak tuntutan Rusia untuk membayar gas alam pakai mata uang rubel, Senin (28/3/2022).

Habeck menyatakan keputusan Rusia itu melanggar kontrak yang telah disepakati, “Semua menteri G-7 setuju bahwa (tindakan) ini sepihak dan pelanggaran jelas dari kontrak yang ada,” kata Habeck dikutip Associated Press.

Habeck menyebut keputusan ini diambil ketika pertemuan G-7 pada Jumat (25/3/2022) lalu. Perwakilan Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Amerika Serikat (AS), Inggris Raya, Kanada, dan Uni Eropa disebut menghadiri pertemuan ini.

“Pembayaran dalam rubel tidak bisa diterima dan kami mendesak setiap perusahaan yang terpengaruh tidak mengikuti tuntutan Putin (membayar gas pakai rubel),” kata pria yang juga menjabat wakil kanselir Jerman tersebut.