Biden Dikecam karena Ingin Lengserkan Rezim Putin, Gedung Putih Langsung Membela Diri

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dikecam karena dianggap ingin melengserkan rezim Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Biden mengeluarkan pernyataan mengejutkan saat tengah berpidato di luar Kastil Kerajaan di Warsawa, Polandia, Sabtu (26/3/2022).

Biden menegaskan Putin harus segera diturunkan dari posisinya sebagai presiden Rusia.

“Demi Tuhan, orang ini tak bisa terus berada di kekuasaan,” tuturnya dikutip dari CNN.

Baca Juga: Rusia Lakukan Serangan Rudal ke Lviv: Hancurkan Depot BBM dan Fasilitas Militer, 5 Orang Terluka

Hal itu membuat Putin dikritik, khususnya dari pihak Rusia atas pernyataannya.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov memberikan pesan mengecam terhadap Biden.

“Ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Biden. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditentukan oleh masyarakat Rusia,” katanya.

Gedung Putih pun berusaha membela diri terkait pernyataan Biden, dan menegaskan bukan bermaksud untuk melengserkan Putin dari kekuasaannya.

“Poin yang ditunjuk presiden adalah Putin tak boleh diizinkan memaksakan kekuatannya terhadap tetangga di wilayah itu,” bunyi pernyataan pejabat Gedung Putih.

“Ia tidak sedang mendiskusikan kekuatan Putin di Rusia, atau perubahan rezim,” tambahnya.

Pejabat Gedung Putih yang lain menegaskan kalimat itu tak ada dalam pernyataan Biden yang sudah disiapkan.

Pada pernyataannya saat kunjungan ke Polandia, Biden juga memperingatkan bahwa perjuangan untuk menghentikan serangan Rusia ke Ukraina masih sangat panjang.

Baca Juga: Oligarki Rusia Boleh Berbisnis di Turki Asalkan Patuhi Hukum Nasional dan Internasional

“Pada pertempuran ini kita harus memandang dengan jelas. Perjuangan ini tak bisa dimenangkan dalam hitungan hari, atau pun bulan,” tambahnya.

Biden juga mengancam Putin dalam pidatonya, untuk tak menyentuh wilayah NATO.

“Jangan pernah berpikir untuk bergerak seujung jari pun ke wilayah NATO,” katanya.

Ia pun menegaskan AS saat ini berkomitmen terhadap kewajiban perlindungan kolektif yang tercantum dalam piagam NATO.