Oligarki Rusia Boleh Berbisnis di Turki Asalkan Patuhi Hukum Nasional dan Internasional

ANKARA, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Mevlut Cavusoglu di Doha, Sabtu, (26/3/2022) mengatakan, oligarki atau para konglomerat Rusia dapat berbisnis di Turki selama menghormati hukum nasional dan internasional.

Seperti dilaporkan Straits Times, Minggu (27/3/2022), dalam wawancara di sela-sela Forum Doha di Qatar, Cavusoglu ditanya apakah oligarki Rusia yang tengah menghadapi sanksi dari negara-negara barat dapat berbisnis di Turki.

“Tentu saja jika itu legal, jika tidak bertentangan dengan hukum internasional, saya akan mempertimbangkannya,” kata sang menlu.

"Namun, jika itu bertentangan dengan hukum internasional, itu lain cerita." sambung Cavusoglu menegaskan.

Seperti diketahui, dua superyacht mewah milik miliarder Rusia Roman Abramovich merapat di Turki pada minggu ini. Ditanya tentang status mereka, Cavusoglu mengatakan Turki menerapkan sanksi yang disetujui PBB.

Langkah-langkah yang menyasar berbagai hak milik oligarki Rusia tidak mendapat persetujuan PBB namun diterapkan oleh negara-negara barat termasuk Amerika Serikat (AS) dan negara-negara anggota Uni Eropa.

Mereka memberlakukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, termasuk menempatkan oligarki dan individu lain yang dekat dengan Putin dalam daftar sanksi.

Baca Juga: Ukraina Desak Perjanjian Keamanan Kolektif dari 5 Anggota DK PBB, Plus Jerman dan Turki

Beberapa negara diketahui menyita kapal pesiar milik orang terkaya Rusia, saat Presiden AS Joe Biden bersumpah negaranya dan sekutu datang untuk keuntungan yang orang-orang kaya Rusia dapatkan dengan cara buruk.

Abramovich juga terkena pembekuan aset di Inggris dan larangan bepergian. Tetapi anggota NATO Turki, yang memiliki hubungan kuat dengan Rusia dan Ukraina, tidak ikut rezim sanksi barat yang menargetkan Moskow.

"Kami akan mengizinkan aktivitas legal dan sah apa pun dan kami tidak akan mengizinkan aktivitas ilegal apa pun di Turki," jawab Cavusoglo saat menjawab apakah oligarki Rusia dapat melakukan bisnis di Turki.

Turki menggambarkan invasi Rusia ke Ukraina sebagai tindakan tidak dapat diterima dan menawarkan layanannya sebagai mediator untuk membantu mengakhiri perang.

"Kita harus menemukan jalan keluar yang menyelamatkan muka atau jalan keluar yang terhormat bagi kedua belah pihak (yang mereka) dapat jual secara publik dan global," kata Cavusoglu tentang upaya berkelanjutan untuk mendapatkan kesepakatan gencatan senjata.