JAKARTA, KOMPAS.TV – Direktur Center Of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai persoalan serius terkait gemarnya kementerian dan lembaga-lembaga negara melakukan impor adalah karena adanya kesengajaan untuk impor.
"Masalah yang lebih serius dan fundamental, salah satunya ada yang memang sengaja mempermainkan pengadaan barang dan jasa, sehingga lebih pro terhadap impor,” kata Bhima Yudhistira dalam wawancara dengan Kompas TV, Jumat (25/3/2022).
Hal ini dikatakan Bhima terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang marah terhadap kementerian dan lembaga yang masih gemar belanja barang-barang impor. Presiden menyampaikan hal tersebut saat memberi pengarahan kepada Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah dan kepala BUMN di Bali.
Menurut Bhima, persoalan Indonesia bukan rendahnya daya saing, ataupun kurangnya kompetensi tenaga kerja.
Baca Juga: Jokowi Geram Alat Kesehatan, CCTV hingga Sepatu Tentara Masih Impor
Maraknya impor, kata Bhima, juga bukan karena industrialisasi Indonesia kalah bersaing, melainkan karena ada pihak-pihak yang sengaja menginginkan impor.
Cara-cara untuk mengutamakan impor, misalnya dengan membuat standardisasi dan sertifikasi produk yang sulit dipenuhi oleh usaha menengah dan kecil menangah (UMKM) di Indonesia.
“Kalau kita sangkutpautkan dengan kemarahan Pak Jokowi, memang ada standardisasi dan sertifikasi yang susah sekali ditembus pelaku UMKM,” paparnya.
Bahkan menurut Bhima hal ini pun sudah pernah diingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Jokowi akan Reshuffle Menteri yang Masih Doyan Impor, Menkominfo: Bukan Mengancam, tapi Mengingatkan
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.