Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Masyarakat Ikut Patungan ?

KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo meminta pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa fleksibel termasuk pembiayaan dari investor.

Namun, kini pemerintah memunculkan opsi membentuk skema urun dana atau "crowd funding" dari masyarakat untuk membangun ibu kota negara.

Baca Juga: Dubes Ukraina Datang ke DPR Sebut Putin Sebaiknya Tak Diundang di Pertemuan G20

Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono angkat bicara soal wacana pembiayaan ibu kota baru melalui crowd funding atau urun dana.

Sidik menyebut, crowd funding adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non APBN. Dimana penggalangan dana ini melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi atau sosial.

“Sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri,” ujar Sidik pada Jumat, 24 Maret 2022.

Sementari itu seperti yang dilansir dari Kompas.com, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo menegaskan, pemerintah menjamin tidak akan ada pengambilan lahan secara paksa.

"Pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan hak masyarakat dan hak masyarakat adat atas tanah," ucapnya melalui keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).