Jokowi Ancam Umumkan Kepala Daerah yang Tak Dorong UMKM Masuk E-Katalog

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas untuk meningkatkan UMKM yang ada di e-Katalog hingga 1 juta pada akhir 2022.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

“Saya minta kepada kepala LKPP Pak Nas, kemarin 50 ribu (UMKM) sudah meloncat menjadi 176 ribu yang sudah masuk ke e-Katalog, akhir tahun harus bisa tembus lebih dari satu juta,” kata Jokowi.

“Lompatan memang harus seperti itu,” ujarnya.

Presiden Jokowi lebih lanjut pun meminta kepada seluruh kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk segera memasukan UMKM yang kualitasnya baik ke e-katalog.

Baca Juga: Jokowi Marahi Menkes, Mentan hingga TNI-Polri yang Masih Beli Produk Impor: Jangan Diteruskan!

“Urusan yang sering dikeluhkan ke Saya, Pak sulit ini SNI-nya, SNI ini barang apa toh, sertifikatnya sulit Pak, sertifikatnya apa lagi toh ini? Barang-barang kita sendiri kok permudah itu, buat sederhana lah,” ujar Presiden.

“Ada Kepala Badan ndak yang ngeluarin SNI di sini? Buat sederhana, jangan ruwet mahal lagi, bayar sana bayar sini, kapan UMKM kita bisa punya SNI kalau di gitu-gituin.  Dipermudah, supaya nanti semuanya bisa masuk di E-Katalog,” ucap dia.

Dengan begitu, lanjut Jokowi, pelaku UMKM-UMKM yang ada di daerah bisa semuanya tersenyum.

“Mereka mau tidak mau berproduksi, mereka mau tidak mau investasi mesin lagi untuk menambah kapasitas, karena memang apa? Ordernya ada,” ucapnya.

“Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, kita ini gimana, kadang saya aduh, saya detailkan lagi, greget saya,” katanya.

Baca Juga: Jokowi Ancam Kepala Daerah yang Tak Dorong UMKM Masuk E-Katalog Disanksi Potong DAK dan Tahan DAU

Maka itu, Jokowi mengatakan akan mengumumkan kepala daerah yang tidak mendorong UMKM masuk e-Katalog.

Bahkan, Presiden mengaku telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan sanksi memotong dana alokasi khusus bagi daerah yang tidak mendorong UMKM masuk e-Katalog.

“Konsekuensinya, saya sudah sampaikan kemarin ke Menteri Keuangan, sudahlah kalau ada yang nggak semangat potong DAK,” ujarnya.

“Setuju? Setujunya nggak semangat, keliatannya sudah pada ngeri semuanya, tapi saya potong betul nanti, DAU-nya hati-hati saya tahan, jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini,” kata Jokowi.