Pernyataan Muhaimin Jangan Ganggu PKB di Kabinet Dinilai Sinyal Tak Rela PAN Masuk Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tidak ingin kursi menteri kadernya di Kabinet Indonesia Maju diganggu, disinyalir sebagai tanda tak rela PAN masuk koalisi. 

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menjelaskan ada sejumlah faktor yang membuat pernyataan Muhaimin asal tidak ganggu jatah menteri PKB dinilai sebagai sinyal ketidakikhlasan PAN masuk di kabinet.

Pertama, Bawono menilai karena PKB melihat rekam jejak PAN yang pada Pemilu 2019 lalu sama sekali tak berkeringat untuk memenangkan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Cak Imin: Silakan PAN Masuk Kabinet, Asal Jangan Ganggu Kursi PKB

PAN kala itu merapat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Kedua, yakni ada kecemasan dari PKB bahwa perombakan kabinet benar terjadi. Salah satu menteri yang berpeluang terkena reshuffle yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Menteri dari PKB itu belakangan sempat mendapat kritik dan demo dari organisasi masa buruh lantaran mengelularkan kebijakan kontroversi yakni dana jaminan hari tua (JHT) baru bisa cair di usia 56 tahun.

"Sikap PKB terhadap isu reshuffle bisa diterjemahkan bentuk ketidakikhlasan PKB atas kemungkinan PAN masuk di kabinet. Tentu saja ada perasaan tidak rela di hati terdalam dari para elite partai-partai koalisi sejak awal mengusung dan mendukung Joko Widodo-Maruf Amin," ujar Bawono, Kamis (24/3/2022). Dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, PKB: Jatah PKB dan Partai Koalisi Tidak akan Berubah

Di sisi lain Bawono menilai, mengurangi jatah kursi menteri dari partai koalisi terdahulu demi mengakomodir PAN berpotensi menganggu soliditas internal pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Langkah tersebut juga sangat mungkin memunculkan goncangan politik di kabinet di kemudian hari. Oleh karenanya, akan lebih aman jika kursi untuk PAN diambilkan Jokowi dari menteri nonpartai.

Namun, sambung Bawono, perombakan kursi menteri menjadi hak prerogatif presiden. Segala kemungkinan bisa saja terjadi.

Baca Juga: Politikus PKB Sebut Jokowi Akan Reshuffle Kabinet di Akhir Maret: PAN Dapat Satu Menteri Plus Wamen