Taliban Batal Izinkan Anak Perempuan Bersekolah, PBB Keberatan dan Minta Tarik Keputusan

KABUL, KOMPAS.TV - Taliban Afghanistan secara tak terduga memutuskan untuk membatalkan izin pembukaan kembali sekolah kepada anak perempuan, seperti dilaporkan Associated Press, Rabu (23/3/2022).

Keputusan mendadak tersebut langsung mendapat reaksi PBB.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, perwakilan khusus PBB Deborah Lyons akan mencoba bertemu dengan Taliban pada Kamis (24/3/2022) untuk meminta mereka menarik kembali keputusan mereka yang membatalkan izin agar anak perempuan bisa kembali bersekolah.

Keputusan Taliban untuk tetap menutup sekolah bagi anak perempuan di atas kelas enam mengingkari janji dan dipandang sebagai keputusan menenangkan basis garis keras mereka dengan resiko semakin diasingkan oleh komunitas internasional.

Keputusan mengejutkan tersebut dipastikan akan mengganggu upaya Taliban untuk mendapatkan pengakuan dari donor internasional potensial pada saat negara itu terperosok dalam krisis kemanusiaan yang memburuk.

Komunitas internasional selama ini mendesak para pemimpin Taliban untuk membuka kembali sekolah dan memberi perempuan hak mereka atas ruang publik.

Pembalikan itu begitu tiba-tiba sehingga Kementerian Pendidikan terkaget-kaget pada Rabu (23/3/2022) karena keputusan itu bersamaan dengan awal tahun ajaran di seluruh negeri.

Beberapa anak perempuan di kelas yang lebih tinggi dilaporkan kembali ke sekolah, tetapi begitu tiba di sekolah langsung disuruh pulang.

Baca Juga: Taliban Jamin Siswi-Siswi SMA di Afghanistan Bisa Bersekolah Kembali Mulai Pekan Depan

Organisasi bantuan mengatakan, langkah itu memperburuk ketidakpastian seputar masa depan Afghanistan karena kepemimpinan Taliban tampaknya berjuang untuk mendapatkan pemahaman yang sama saat beralih dari bertempur menjadi pemerintah.

Keputusan itu juga terjadi saat kepemimpinan Taliban bersidang di Kandahar di tengah laporan kemungkinan reshuffle kabinet.

Perwakilan Khusus Amerika Serikat Thomas West mentweet, "keterkejutan dan kekecewaan dirinya yang mendalam" tentang keputusan itu.

Dia menyebutnya, "pengkhianatan terhadap komitmen publik kepada rakyat Afghanistan dan komunitas internasional."

West mengatakan, Taliban sebelumnya sudah menjelaskan bahwa semua warga Afghanistan memiliki hak atas pendidikan.

"Untuk itu demi masa depan negara dan hubungannya dengan masyarakat internasional, saya akan mendesak Taliban untuk memenuhi komitmen mereka kepada rakyatnya,” kata West.

Norwegian Relief Committee, yang menghabiskan sekitar 20 juta dollar AS per tahun untuk mendukung pendidikan dasar di Afghanistan, masih menunggu kabar resmi dari Taliban tentang pembatalan kelas untuk anak perempuan di atas kelas enam.

Berenice Van Dan Driessche, manajer advokasi Norwegian Relief Committee di Afghanistan mengatakan, perwakilan mereka pada Rabu malam belum mendapat kabar resmi tentang perubahan tersebut, dan mendapat informasi gadis-gadis di 11 provinsi tempat mereka bekerja telah hadir di sekolah untuk belajar tapi dipulangkan.

Staf komite di provinsi melaporkan banyak kekecewaan dan juga banyak rasa ketidakpastian tentang masa depan. 

Baca Juga: PBB Resmi Jalin Hubungan Formal dengan Pemerintahan Afghanistan di Bawah Taliban

Di beberapa daerah, para guru mengatakan, mereka akan terus mengadakan kelas untuk anak perempuan sampai Taliban mengeluarkan perintah resmi.