Setelah Kejagung, Kepala Otorita Ajak KPK Masuk Tim Transisi Kawal Pembangunan IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menggandeng KPK di tim transisi.

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menjelaskan sejak awal pihaknya ingin memastikan tata kelola Otorita IKN dapat berlangsung dengan baik. 

Menurutnya, tata kelola yang baik merupakan salah satu prasyarat yang utama untuk menarik investor. 

Baca Juga: Bertemu Presiden Jokowi, Kepala Otorita IKN Bahas Sruktur Organisasi yang Lincah Menarik Investor

"Semakin kita memiliki satu governance yang baik, semakin investor percaya bahwa kita punya kredibilitas dan tentunya nanti trust-nya akan terbangun," ujar Bambang di Istana Merdeka, Jumat (18/3/2022).

Bambang menjelaskan, ada tiga aspek untuk mengundang investor turut serta dalam pembangunan ibu kota baru, yakni environmental (lingkungan), social (sosial), and governance (tata kelola pemerintahan) yang disingkat ESG.

Environment, berkaitan dengan aspek lingkungan hidup dan perubahan iklim, social berkaitan dengan masyarakat. Adapun governance berkaitan dengan tata kelola pemerintah dalam membuat struktur dari proyek tersebut.

Ia menilai ESG merupakan salah satu mantra yang harus dipenuhi apabila ingin mengikutsertakan elemen masyarakat, investor dan swasta.

Baca Juga: Momen Ganjar Diajak Selfie Bareng Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara

"Kemarin kita sudah koordinasi dan konsultasi dengan Kejaksaan, minggu depan kita akan ke instansi lain, di antaranya ada KPK. Kami ingin dari awal kita dikawal sehingga secara tuntas, organisasi ini bisa terbentuk dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya Bambang bersama wakilnya, Dhony Rahajoe, menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Kamis (17/3/2022).

Kepentingan Bambang menemui Jaksa Agung yakni untuk menggandeng Kejaksaan Agung masuk tim transisi dalam mengawal dan mengawasi pembangunan IKN Nusantara.

Baca Juga: Kepala Otorita Bambang Susantono Gandeng Kejaksaan di Tim Transisi Pembangunan IKN Nusantara

"Harapan kita bersama yaitu tentu IKN ini akan menjadi sesuatu yang memenuhi compliance (kepatuhan) dalam rangka kita membangun ibu kota negara sesuai dengan harapan dan rencana yang kita buat dari pertama," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan Kejagung bakal mendukung keinginan pimpinan otorita dalam pegawalan dan pegawasan IKN Nusantara.

Termasuk juga dalam proses pemindahan ibu kota sebagai program pemerintah agar dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

"Kejaksaan mendukung secara maksimal, termasuk melibatkan sumber daya manusia yang ada di Kejaksaan untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan IKN," ujar Burhanuddin.

Baca Juga: BSSN Akan Bangun Pusat Data di IKN Nusantara