Politikus PKS Minta Pemerintah Pecat Mendag usai HET Minyak Goreng Dicabut

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan meminta pemerintah memecat Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi usai mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.

Johan berpendapat Mendag telah gagal mengurus masalah minyak goreng mulai dari terjadinya fluktuasi harga, kelangkaan, hingga ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan HET.

"Sebaiknya Mendag dipecat sebagai bukti pemerintah masih punya keberpihakan pada urusan rakyat," kata Johan seperti dikutip dari laman fraksi.pks.id, Jumat (18/3/2022).

Sebelumnya Mendag mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 tahun 2022 yang menetapkan HET minyak goreng curah menjadi Rp14.000 per liter dan harga kemasan premium diserahkan kepada mekanisme pasar.

Sedangkan dalam aturan lama soal HET, disebutkan harga minyak goreng curah Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter.

Baca Juga: HET Minyak Goreng Dicabut, Wakil Ketua DPR: Mendag Berpihak ke Pengusaha

Politikus PKS itu menyebut, sebelumnya Mendag pernah dengan gagahnya bilang tidak akan mencabut HET minyak goreng.

"Namun ketika minyak goreng langka akibat ulah spekulan dan pengusaha maka tanpa malu HET dinyatakan dicabut dan dampaknya harga minyak goreng menjadi sangat tinggi dan yang pasti akan memberatkan beban ekonomi rakyat," ujarnya.

Menurut dia, minyak goreng merupakan salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna.

Johan menilai ada solusi yang lebih tepat yang bisa diambil yang memprioritaskan kepentingan rakyat, selain mencabut HET. Apalagi kelangkaan minyak goreng sudah terjadi selama berbulan-bulan yang kemudian memicu kenaikan harga. 

“Saya rasa seluruh rakyat menyesalkan cara kerja Mendag yang sangat amatiran hari ini,” katanya.

Baca Juga: Ekonom: Pemerintah Harusnya Tegas kepada Penimbun Minyak Goreng, Bukan Mencabut HET

Ia menilai selama ini kebijakan Mendag terkesan mendadak, sporadis dan terus berubah. Hal itu menunjukkan ketiadaan peta jalan (roadmap) strategis dalam tata kelola pasokan dan harga minyak goreng.

“Padahal saat ini dibutuhkan ‘tangan dingin’ seorang Mendag agar bisa menghadapi permainan mafia pangan serta berkomitmen mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya,” ujarnya.