Luhut-Mahfud Beda Sikap soal Pemilu 2024, PKS: Jokowi Tidak Pegang Kendali Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo dinilai tidak mempunyai kendali kuat terhadap Menteri Kabinet Indonesia Maju maupun partai politik koalisi pemerintah.

Lantaran, dua orang menterinya berbeda sikap tentang pelaksanaan pemilu 2024 yang dijadwalkan berlangsung 14 Februari 2024.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penundaan pemilu 2024 didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia berdasarkan big data yang dimilikinya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut tak ada rencana menunda pemilu.

Demikian Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi dalamketerangannya sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Rabu (16/3/2022).

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi II DPR: Anggaran Pemilu 2024 Sudah Disepakati Rp86 Triliun

“Kami menilai Presiden Jokowi sejak awal memang terlihat tidak firm dalam memegang kendali kabinet dan koalisi pendukung pemerintah,” kata Nabil.

Akibatnya lemahnya kepemimpinan Jokowi, kata Nabil, menteri-menterinya tidak bekerja dengan apa yang menjadi visi Jokowi.

Di sisi lain, belum solidnya sikap Jokowi, kabinet, dan koalisi pendukung pemerintahan terhadap isu penundaan pemilu dapat dimaknai bahwa ada permainan watak di antara mereka.

“Bisa jadi ini dibaca sebagai permainan watak untuk melihat reaksi publik terhadap wacara penundaan pemilu,” ucap Nabil.

Padahal, tegas Nabil, gagasan mengenai penundaan pemilu jelas mengkhianati konstitusi hasil gerakan reformasi tahun 1998.

Baca Juga: Waketum PKB Minta Luhut Beberkan Big Data soal Penundaan Pemilu

“Karena itu, kami mendesak Presiden untuk tegas dan berani, jangan ambigu. Segera keluarkan sikap dan pernyataan tegas bahwa Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024,” kata Nabil.

Sebelumnya Mahfud MD pernah tegas menyatakan, pemerintah tidak pernah membahas rencana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).