Waketum PKB Minta Luhut Beberkan Big Data soal Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membeberkan big data yang dimilikinya ihwal penundaan pemilu. 

"Kalau Pak Luhut baik hati ya bagi lah ke kita datanya, supaya kita bisa gunakan juga datanya sebagai referensi," kata Jazilul seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (16/3/2022). 

Menurut dia, wacana penundaan pemilu itu bisa berjalan bila rakyat Indonesia berkehendak. 

Baca Juga: Puan Tak Percaya soal Big Data Milik Luhut terkait Penundaan Pemilu

"DPR, MPR adalah cerminan kehendak rakyat. Kalau wacana ini mendapatkan dukungan rakyat kuat maka cukup alasan bagi MPR menjalankan amendemen," ujarnya. 

Wakil Ketua MPR itu menjelaskan, usulan penundaan pemilu itu hingga kini masih dalam tahapan pembicaraan di internal PKB.

"Sampai hari ini masih ada partai yang maju mundur. Ini masih pada tahap wacana, belum sampai pada forum pengambilan keputusan. Sering partai-partai dalam membahas undang-undang ikut terus, tapi pada tahap pengambilan keputusan tidak setuju," ujarnya.

Ia menyebut penundaan pemilu baru sebatas wacana, sehingga layak untuk didiskusikan. 

Ia mengatakan bila memang nanti harus ada amendemen UUD 1945, perlu dibahas pasal mana saja yang harus diubah serta bagaimana persetujuan atau penolakan partai-partai yang mungkin timbul.

"Bagi PKB ini baru pada tahap dasar kalau didukung rakyat. Kalau nggak, ya berhenti. Penundaan pemilu kapan, waktu masih dua tahun. Perbincangan publik masih bisa berubah," kata dia.

Sebagai informasi, Menko Maritim dan Invenstasi Luhut Pandjaitan mengklaim mayoritas publik ingin pemilu ditunda.

Klaim ini menurut Luhut diambil dari big data pemerintah terhadap 110 juta pengguna media sosial.

Luhut menyebut ada 110 juta warga memiliki aspirasi Pemilu 2024 ditunda.  

Hal ini dikatakan luhut Jumat pekan lalu, dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun Youtube.

Pakar media sosial, Ismail Fahmi meragukan klaim Luhut.

Sementara hasil survei Litbang Kompas terbaru terkait persepsi publik terkait penundaan pemilu menyatakan, mayoritas publik tidak setuju pemilu ditunda. 

Baca Juga: Sufmi Dasco Tolak Big Data Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024: Saya Tidak Mau Menambah Polemik

62,3 % setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024, 25, 1 % tidak mempermasalahkan pemilu ditunda atau tidak, 10,3 % setuju pemilu ditunda 2-3 tahun lagi, dan 2,3 % tidak tahu.

Litbang Kompas juga memotret bahwa mayoritas responden menilai alasan penundaan pemilu karena kepentingan politik.