Ketika Camat di Perbatasan Ikut Pelatihan Intelijen dari Polri, BNPP: untuk Jaga Kedaulatan RI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar pelatihan intelijen bagi camat serta aparat pemerintahan di kawasan perbatasan RI.

Pelatihan intelijen bagi aparat pemerintahan di kawasan perbatasan ini berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri beserta Pusat Intelijen Polri.

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP, Andi Muhammad Yusuf menjelaskan pelatihan intelijen bagi aparatur di daerah perbatasan laut maupun darat RI, dibutuhkan mengingat tantangan dari perkembangan ancaman global yang semakin meningkat.

Baca Juga: Malaysia Bakal Buka Perbatasan, Pemerintah Pontianak Sambut Positif

Menurutnya kawasan perbatasan yang tidak memiliki pos lintas batas negara (PLBN) menjadi titik rawan masuknya kejahatan transnasional, mulai dari penyelundupan, perdagangan orang hingga pencurian hasil alam. 

Dengan pengetahuan intelijen dan kewaspadaan dini diyakini dapat membantu aparatur di kawasan perbatasan negara dalam menyampaikan atau pun mendapatkan informasi terkait dengan isu kedaulatan negara, narkotika, perdagangan senjata, dan kegiatan ilegal lainnya. 

Di sisi lain di dalam negeri sampai dengan tahun 2024 terdapat isu nasional yang akan dihadapi yakni persiapan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta legislatif dan juga pelaksanan Pilkada secara serentak. 

Semua unsur aparatur diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memberikan informasi akurat yang dibutuhkan.

Baca Juga: Satgas Pamtas TNI Temukan 144 Patok Batas RI-Malaysia di Wilayah Timur Kalbar Hilang

"Nah hal inilah yang kita dorong supaya aparatur khususnya di perbatasan, kita berikan ilmunya sehingga mereka bisa mengembangkan di daerah masing-masing untuk menjaga kedaulatan kita," ujar Andi saat pembukaan Diklat, dikutip dari BNPP.go.id, Rabu (16/3/2022).

Lebih lanjut Andi menyatakan ke depannya BNPP khususnya Keasdepan Infrastruktur Pemerintahan akan terus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah di kawasan perbatasan RI melalui diklat yang faktual.

Baik itu dari aspek kewaspadaan dini, terkait dengan terorisme, radikalisme, serta penyelenggaraan pemerintahan umum. 

Baca Juga: KKP Tegaskan, Masyarakat Perbatasan dapat Nikmati Layanan Sertifikat Digital

"Sementara kami mencoba membuat formula untuk kedepannya agar banyak hal yang bisa kita persiapkan dan lakukan untuk teman-teman aparatur kita di perbatasan," ujarnya.

Adapun dalam diklat peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan pusat dan daerah bidang intelijen dan kewaspadaan dini ini akan berlangsung selama sepekan yang dibuka pada Minggu malam (13/3).

Kegiatan yang berlangsung di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ini diikuti 190 peserta yang terdiri dari 150 orang Aparatur Kesbangpol Perwakilan Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Kemudian 40 peserta aparatur dari perbatasan negara yang terdiri dari 25 camat perbatasan dari seluruh provinsi yang masuk dalam kawasan perbatasan, delapan peserta perwakilan dari PLBN di seluruh Indonesia. 

Baca Juga: Patroli Aksi Perompak Kapal Di Perbatasan RI-Singapura Dan Malaysia