Partai Demokrat Minta Jokowi Tegur Menteri dan Ketum Parpol yang Usulkan Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS. TV - Partai Demokrat berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjukan sikap tegas dengan menegur menteri dan ketua umum partai politik yang masih mewacanakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. 

Hal ini disampaikan Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, saat menjadi narasumber di Program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (15/3/2022). 

"Kalau memang pak presiden (Jokowi) tidak ada niat tiga periode, tidak ada niat perpanjangan,  yah ditegur dong tiga ketum parpol itu, ditegur dong menterinya," ujarnya.

Baca Juga: Puan Maharani Bertemu Gus Yahya, Bahas Dukungan untuk Pemilu 2024?

Seperti diketahui ketua umum parpol yang mewacakan penundaan Pemilihan Umum adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sementara menteri yang pernah mewacanakan penundaan pemilu antara lain Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia serta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.  

Herzaky menyatakan Presiden Jokowi memang pernah beberapa kali menyampaikan penolakan perpanjangan masa jabatan.

Namun, setelah itu para menteri dan ketua umum prtai politik pendukung pemerintah justru terus mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Herzaky, hal ini mengesankan Jokowi membiarkan wacana tersebut terus berkembang.

Baca Juga: AHY Respons Tajam Usulan Tunda Pemilu 2024: Ini Permufakatan Jahat Untuk Melanggengkan Kekuasaan

"Kalau memang presiden sudah tegas tidak ingin ada tiga periode atau perpanjangan, tapi kok mendadak ada menteri yang sangat dekat dan diandalkan masih bermain-main lagi dengan wacana seperti itu. Ini kan jadi pertanyaan besar," tutur Herzaky.

Dia mengatakan, presiden seharusnya bisa berkata tegas kepada para ketum parpol di barisan koalisinya.

Sebab teguran tersebut bukanah bentuk intervensi presiden kepada partai politik, melainkan sebagai koordinasi di dalam koalisi.

Sebab, wacana penundaan pemilu justru menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu. Menurutnya, presiden dapat mengingatkan koalisinya untuk fokus dalam membantu menyelesaikan masalah perekonomian ketimbang bermain-main dengan wacana yang bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu. 

Baca Juga: Puan Sebut DPR dan Pemerintah Sepakat Pemilu Digelar 2024

"Presiden kan bisa menegaskan  tidak mau tiga periode, tidak mau perpanjangan. meminta jangan ada lagi ada yang berbicara soal penundaan pemilu," ungkap dia.