AHY Respons Tajam Usulan Tunda Pemilu 2024: Ini Permufakatan Jahat Untuk Melanggengkan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya menolak penundaan pemilu 2024.

AHY mengatakan usulan penundaan pemilu 2024 merupakan sebuah permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan.

Demikian AHY dalam wawancaranya dengan Jurnalis KOMPAS TV Maria Gratia, Selasa (15/3/2022).

“Ini sebuah permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara katanya ini keinginan rakyat, pertanyaannya rakyat yang mana?” kata AHY.

Sebab, kata AHY, mengacu pada survei litbang KOMPAS sebanyak 62,3 persen masyarakat tidak setuju pemilu 2024 ditunda.

“Survei litbang kompas 62,3 persen tidak setuju pemilu ditunda. Hanya 10 persen saja yang setuju ditunda. Jadi rakyat yang mana?” ucap AHY.

Baca Juga: Sufmi Dasco Tolak Big Data Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024: Saya Tidak Mau Menambah Polemik

“Big data kita banyak sekali di jagat raya. Dari twitter belum tentu suara organik. Buzzer emang enggak bekerja. Artinya sekali lagi rakyat yang mana? Jangan biarkan ada mereka yang memanipulasi, suara rakyat jangan permainkan,” tambah AHY.

AHY lebih lanjut menilai usulan penundaan pemilu 2024 yang kini menjadi polemik di ruang publik berpotensi mengkhianati reformasi dan demokratisasi.

AHY pun menegaskan kepada berbagai pihak di balik usulan penundaan pemilu untuk tidak mempermainkan konstitusi.

“Itu (wacana tunda pemilu 2024) mengkhianati reformasi dan demokratisasi. Jangan permainkan konstitutsi. Artinya ini bahaya. Ingat, jangan biarkan kekuasaan tanpa batas. Jangan lupakan sejarah,” ujar AHY.

Sebagaimana diketahui, ruang publik saat ini gaduh dengan wacana penundaan pemilu 2024.

Baca Juga: Bantah Bahas Penundaan Pemilu dengan Cak Imin, KPU: Audiensi Perkenalan dengan Semua Pimpinan DPR

Semula, wacana ini dimunculkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berdasarkan alasan ekonomi dari suara sejumlah pengusaha.

Kemudian, usulan penundaan pemilu 2024 terang benderang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Usulan Muhaimin atau Cak Imin bahkan direspons setuju oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang kini ada di barisan partai politik koalisi pendukung pemerintah.

Terbaru, usulan menunda pemilu disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku berdasarkan Big Data yang dimilikinya, mayoritas masyarakat menginginkan penundaan pemilu 2024.