Puan Tak Percaya soal Big Data Milik Luhut terkait Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya tak percaya dengan big data milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ihwal penundaan pemilu. Sebab, PDIP memiliki basis data tersendiri. 

"Kalau di PDIP, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan. Itu saja. Dan data kami partai politik, big data juga," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/3/2022). 

Ia menyebut, lembaganya dengan pemerintah sudah sepakat jika gelaran Pemilu 2024 tetap akan berlangsung pada 14 Februari mendatang.

Oleh sebab itu, dirinya berharap tak ada lagi perdebatan ihwal persoalan tersebut. 

Baca Juga: Sufmi Dasco Tolak Big Data Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024: Saya Tidak Mau Menambah Polemik

"DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi mekanisme yang sudah berjalan, yah kita sepakati dahulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya," kata Puan. 

Politikus PDIP itu menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk secepatnya membahas anggaran Pemilu 2024 ketika calon komisioner KPU-BAWASLU terpilih resmi dilantik oleh Presiden Jokowi. 

"Pimpinan DPR tetap akan berkomitmen untuk bisa memberikan anggaran sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi kita tunggu saja."

"Ini anggota Bawaslu dan KPU yang akan datang ini belum dilantik, tentu saja akan menjadi lebih baik kalau kemudian (ada) rencana dan tahapan-tahapannya."

"Pengelolaan keuangan itu secara akuntabilitas nantinya dikelola oleh anggota KPU dan Bawaslu yang sudah dilantik untuk periode yang akan datang," ujarnya. 

Mantan Menko PMK itu berharap para calon komisioner KPU-BAWASLU terpilih nantinya bisa melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan itu secara jujur, adil dan benar.

Ia meminta KPU-BAWASLU belajar dari pengalaman Pemilu 2019, sehingga kejadian petugas pemungutan suara banyak yang meninggal tak terulang kembali. 

Baca Juga: Respon PKS soal Klaim 110 Juta Warga Setuju Pemilu Ditunda

"Tadi juga saya sudah sampaikan evaluasi hal-hal yang kemudian tahun 2019 itu kurang enak atau kurang nyaman, kurang menyenangkan, agar nantinya setelah dilantik anggota KPU dan Bawaslu yang akan datang itu memang bisa menyesuaikan tahapan-tahapan pemilunya itu dengan baik," kata dia.