JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara PKS Muhammad Kholid memberikan tanggapan mengenai pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Diketahui Luhut mengeklaim terdapat big data aspirasi masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Klaim Luhut tersebut justru dinilai menguatkan tudingan yang menyebut Luhut menjadi dalang di balik isu penundaan Pemilu 2024.
"Klaim itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik, karena jika tidak begitu, ini sangat berisiko dan jadi berita bohong," kata Kholid kepada KOMPAS.TV melalui rilis resmi, Minggu (13/3/2022).
Kholid kemudian mempertanyakan mengenai big data yang dimaksudkan Luhut. Menurutnya, sumber dan metodologinya dinilai tidak jelas.
Baca Juga: Sebagai Pakar Hukum Tata Negara, Setujukah Mahfud MD dengan Penundaan Pemilu? | Rosi
Klaim tentang big data tersebut dinilai pernyataan sepihak dari Luhut.
"Jika klaim itu salah maka sudahilah klaim-klaim seperti itu, karena masyarakat Indonesia sudah cukup cerdas."
"Ada juga lembaga survei yang kredibel dan telah melakukan survei, dan hasilnya, mayoritas jelas-jelas menolak penundaan pemilu," tegasnya.
Kholid mengatakan, sebagai pemimpin seharusnya Luhut memberikan sikap negarawan.
"Jangan terlalu prematur dengan klaim big data yang tidak jelas sumber data dan metodologinya sudah dibuat menggiring opini publik untuk menunda pemilu. Ini sikap yang oportunis dan pragmatis," tambahnya.
Ia berharap Presiden Jokowi bisa menghentikan isu tidak jelas ini. Ia meminta Presiden fokus saja dengan agenda negara yang lebih penting dan mempersiapkan transisi kekuasaan ke generasi berikutnya.
Sebelumnya diberitakan Luhut menyebutkan big data terkait percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda.
Luhut mengeklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP setuju penundaan Pemilu 2024.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 juta lah," kata Luhut.
Baca Juga: Hasil Pertemuan ke Riyadh, Luhut: Arab Saudi Tertarik Investasi di Proyek IKN
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.