Adian Napitupulu Pertanyakan Big Data yang Jadi Alasan Elite Politik Tunda Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.TV – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mempertanyakan sumber big data yang kerap digunakan pengusul penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Pasalnya, menurut Adian, para elite politik yang mengusulkan penundaan pemilu kerap menyinggung soal analisis big data, tetapi tidak dikemukakan dengan jelas “big data” yang dimaksud tersebut.

Adian membandingkan klaim big data dari para politikus dengan hasil survei sejumlah lembaga yang justru berbanding terbalik.

Dalam hasil survei, justru kebanyakan warga tidak menyetujui penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Bagaimana Masyarakat Menanggapi Wacana Penundaan Pemilu | Satu Meja The Forum (4)

“Paparan survei lengkap sekali, sementara paparan big data hanya disampaikan dalam pernyataan politisi tanpa publikasi resmi yang detail,” kata anggota Komisi 7 DPR ini, Sabtu (12/3/2022).

Dia mengatakan, survei LSI telah secara jelas menyebutkan 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Hanya 20,3 persen masyarakat yang menginginkan sebaliknya.

Sementara, jika suara perwakilan rakyat di parlemen menjadi ukuran, maka mayoritas fraksi di DPR juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu.

Baca Juga: Siapa Mau Tunda Pemilu? | Satu Meja The Forum (1)

Adian menyebut bahwa berdasaran kekuatan fraksi, maka 338 kursi di DPR menolak menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara hanya 187 kursi dari fraksi yang menyetujuinya.

Karena itu, menurutnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar harus menjelaskan secara detail analisis big data yang dimaksud.

Baca Juga: Pengurus Demokrat NTT Diminta Menangkan Pemilu 2024

“Kenapa paparan tersebut penting? Karena rakyat tidak bisa diklaim semena-mena, seolah semua atas kehendak rakyat,” tuturnya.