PKS Miris Melihat Harga Sembako dan Minyak Goreng Kian Naik Jelang Ramadan

JAKARTA, KOMPAS TV - Juru bicara (jubir) PKS Kurniasih Mufidayati miris melihat harga-harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) terus naik terutama menjelang bulan Ramadan. Ia pun meminta pemerintah segera melakukan upaya untuk menstabilkan harga sembako termasuk minyak goreng.

Mufida menyebut pemerintah sebagai pihak yang memiliki kuasa untuk mengatur tata niaga kebutuhan pokok, belum juga berhasil mengendalikan harga minyak goreng dan memastikan ketersediaannya di pasaran, setelah berbulan-bulan.

Pemerintah sepertinya tampak kebingungan menyelesaikan persoalan harga minyak goreng dan sembako yang kian meroket. Sebab, sejak akhir tahun 2021 hingga jelang Ramadan harga barang kebutuhan pokok tersebut malah semakin melonjak.

Baca Juga: Langkah Mendag Gandeng Polri Usut Penimbun Minyak Goreng Tuai Dukungan Banyak Pihak

"Ramadan kurang dari satu bulan dan persoalan minyak goreng ini belum selesai. Kita juga kaum ibu merasakan betul perjuangan mereka harus rela antri mengular. Di beberapa tempat, harus sampai berebutan demi mendapatkan minyak goreng. Hati kita teriris dan miris melihat fakta ini," kata Mufida kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).

Anggota Komisi IX DPR ini mengatakan, tidak hanya minyak goreng tapi bahan kebutuhan pokok lainnya seperti tempe, cabai, bawang juga mulai merangkak naik menjelang Ramadan.

"Jelang Ramadan jangan ada kenaikan. Pemerintah harus segera menstabilkan harga-harga kebutuhan konsumsi harian keluarga Indonesia. Harus diselesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok sejak awal tahun yang belum tuntas ditangani." 

"Bisa dipastikan beban ibu-ibu akan semakin besar. Tolonglah, emak-emak sudah berat saat ini. Jangan tambah berat lagi beban hidup keluarga," ujarnya. 

Baca Juga: Kebijakan Minyak Goreng Terus Diotak-Atik untuk Jawab Persoalan Kelangkaan Minyak Goreng

Mufida meminta pemerintah lebih konkret dalam menyisir persoalan pokok dibanding hanya terus mengeluarkan pernyataan yang justru menunjukkan kelemahan penanganan.

"Misalnya Kementerian Perdagangan berkali-kali menyebut faktor stok minyak goreng aman. Masalahnya di distribusi bahkan sampai mengeluarkan statement banyak warga yang menimbun. Hal-hal itu kontraproduktif."

"Kewajiban negara menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok hidup masyarakat dengan terjangkau dan mudah," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan, "panic buying" atau pembelian karena panik yang dilakukan warga bisa jadi salah satu penyebab langkanya suatu barang.

Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko mengatakan, warga melakukan panic buying karena sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Sehingga saat ada kesempatan, masyarakat membeli dalam jumlah lebih.

Baca Juga: Jelang Ramadan, Harga Sembako Di Madiun Naik

Didid mengungkap hasil riset yang menyebutkan bahwa kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Artinya, kata dia, kini banyak rumah tangga menyetok minyak goreng.

“Tapi ini baru terindikasi,” kata Didid, Senin (7/3/2022), seperti dikutip dari Antara.