Soal Usul Penundaan Pemilu, Airlangga Hartarto: Presiden Bilang Aspirasi Ini Demokratis

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartato merupakan salah seorang elite politik yang mengemukakan usulan penundaan Pemilu 2024. Dia menyatakan usulan penundaan pemilu merupakan aspirasi yang diserapnya dari masyarakat petani sawit di Riau.

Saat dikonfirmasi kembali soal usul tersebut, Airlangga menegaskan, usulan penundaan pemilu merupakan aspirasi yang sah dan demokratis.

Airlangga menyebut, Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengatakan bahwa usulan penundaan pemilu merupakan aspirasi yang demokratis.

“Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi ini demokratis itu tetap harus tumbuh,” kata Airlangga Hartarto, Kamis (10/3/2022), saat menyambangi Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.

Baca Juga: Surya Paloh Bersedia Hadir Jika Diminta Ketum Parpol Koalisi Jokowi untuk Bahas Penundaan Pemilu

Airangga menyatakan bahwa soal usulan penundaan pemilu Partai Golkar hanya menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Kami dari Partai Golkar kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap,” paparnya.

Airlangga juga menyatakan bahwa politik itu merupakan kesepakatan. Karena itulah dia menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

“Politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua ketua umum partai dan banyak hal yang harus dibahas terutama ketua umum ketua umum partai yang mendukung bapak presiden,” tuturnya.

Meski ada aspirasi untuk menunda pemilu, namun Airlangga menyatakan bahwa koridor-koridor aturan harus tetap ditaati.

Karena itu menurutnya pertemuan -pertemuan antar partai politik menjadi hal yang penting.

Baca Juga: Sekjen PDIP: Penundaan Pemilu akan Ciptakan Krisis dan Merusak Kualitas Demokrasi

Adapun mengenai aspirasi penundaan pemilu, Airlangga berpendapat bahwa aspirasi tersebut tidak boleh ditolak.

“Tidak boleh ditolak, apalagi kita suara Golkar adalah suara Rakyat,” ungkapnya.

Karena itu dia mengatakan perlu pembicraan dengan partai politik lainnya. Selain itu perlu konsensus antar ketua umum partai politik.