Usulan Penundaan Pemilu, Pengamat: Menandakan Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Bahaya

JAKARTA, KOMPAS TV - Pengamat Politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai kini keadaan demokrasi di Indonesia sedang dalam bahaya. 

Hal ini setelah para elite partai politik (parpol) dari PKB, PAN dan Golkar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Alasannya karena Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi akibat adanya Covid-19. 

"Demokrasi adalah satu satunya produk dari apa yang disebut reformasi, yang harus kita lakukan adalah memperjuangkan eksistensi demokrasi, menyelamatkan dan mensukseskan trayek demokrasi. Sekarang demokrasi dalam keadaan bahaya, alarm demokrasi bunyi," kata Pangi kepada KOMPAS.TV, Rabu (9/3/2022). 

Baca Juga: Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi Tidak Tegas soal Tunda Pemilu 2024: Malu-malu Tapi Mau

Ia menduga ada peran kelompok basis kekuasaan para oligarki yang menggaungkan penundaan pemilu agar pesta mereka tak cepat berakhir.

"Siapa operator politik yang mendesainnya? Apakah dalangnya adalah kelompok basis kekuasaan para oligarki? Aktor-aktor yang tidak menginginkan pestanya cepat berakhir, rencana jahat para oligarki membeli parpol demi melanggengkan kekuasaanya?" ujarnya. 

Menurut dia, menunda pemilu mengakibatkan negara kehilangan kualitas demokrasi-nya. Sementara, yang berkuasa di Republik Indonesia adalah kuasa rakyat bukan kuasa para oligarki, 

Baca Juga: Partai Islam seperti PKB dan PAN Dinilai Kasih Contoh Buruk karena Minta Pemilu Ditunda

"Negara tidak boleh tergelincir menjadi sewenang-wenang. Regresi demokrasi juga ditandai dengan menunda pemilu dan menambah masa jabatan presiden."

"Arus balik demokrasi yang kita khawatirkan, kemunduran demokrasi, kembali terjebak pada rezim otoriter, asumsi itu semakin menempel pada rezim pemerintahan saat ini," katanya.  

Ia menyebut, melaksanakan pemilu sangat krusial di dalam instrumen demokrasi, dianggap sebagai kegiatan politis yang paling penting dan sangat esensial untuk diselenggarakan pemilu secara reguler oleh negara yang menyebut dirinya demokratis. 

Baca Juga: Ketua DPD LaNyalla M Mattalitti: Ketum Parpol Jangan Buat Gaduh Usulkan Penundaan Pemilu!

"Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi negara, ini sama saja melawan otoritas dan mengacaukan siklus demokrasi yang membatasi masa jabatan rezim pemerintah berkuasa." 

"SBY di akhir periode kedua pemerintahannya mengatakan selalu ada pilihan 'mari kita wariskan kepada anak cucu kita dan generasi mendatang sebuah tatanan dan tradisi politik yang baik'. Berkuasa adalah candu, akan tetapi jauh lebih berkelas mengakhiri masa jabatan presiden dengan happy ending," ujarnya.