Ketua DPD LaNyalla M Mattalitti: Ketum Parpol Jangan Buat Gaduh Usulkan Penundaan Pemilu!

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengimbau kepada seluruh ketua umum partai politik (parpol) untuk tidak membuat gaduh dengan membahas penundaan Pemilu 2024.

Sebab, pemerintah pun tidak pernah membahas masalah penundaan pesta demokrasi lima tahunan itu serta perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Elit Politik Usul Penundaan Pemilu 2024, Ketua DPD: Jangan Ugal-ugalan!

"Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (8/3/2022),

Menurut dia, lebih baik seluruh elit parpol untuk menahan diri mengeluarkan pernyataan yang membuat polemik di tengah masyarakat.

"Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang terus digoreng. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri," kata mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu.

Baca Juga: Pernyataan Jokowi Taat Konstitusi Tak Tegas, Hadar Nafis: Kalau Diubah Tunda Pemilu, Taat Juga?

Tak hanya itu, ia meminta kepada awak media untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Sehingga rakyat bisa membedakan antara berita benar dan hoaks yang kini tersebar di media sosial.

"Jangan sampai media justru memanfaatkan situasi dan membuat panas suasana dengan pemberitaan yang tidak akurat. Hal tersebut bisa menyesatkan," katanya. 

Ia menegaskan, sampai saat ini Presiden Joko Widodo tetap menginginkan Pemilu diadakan tahun 2024.

Baca Juga: JK : Memperpanjang Pemilu, Melanggar Konstitusi

"Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama," kata dia.

Seperti diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, sejumlah elit politik dari PKB, PAN dan Golkar menyerukan adanya penundaan pemilu karena alasan pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.