JAKARTA, KOMPAS.TV - Penundaan pemilu yang digadang-gadang para pewacananya demi kestabilan pertumbuhan ekonomi, justru merupakan sebaliknya.
Menurut Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said, penundaan Pemilu 2024 justru dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Dalam paparannya, Sudirman mengatakan, jadwal pemilu yang dapat diubah dengan mudah oleh para pemegang kekuasaan, maka dikhawatirkan tidak terdapat kepastian hukum yang memberi jaminan kepada penguasa dan juga investor.
"Ketidakstabilan menimbulkan keraguan dan kontraksi ekonomi. Bukan Pemilu yang menimbulkan instabilitas."
"Justru, menunda, menggeser, dan merekayasa pemilu yang mengganggu ekonomi,” kata dia dalam diskusi publik daring dengan tajuk “Dapur KedaiKOPI: Kata Pakar Bila Pemilu Ditunda”, yang disiarkan di kanal YouTube Survei KedaiKOPI, Minggu (6/3/2022), dikutip dari Antara.
Baca Juga: Perludem: Wacana Penundaan Pemilu Adalah Masalah Fundamental dan Melanggar Konstitusi
Mantan Menteri ESDM ini menegaskan, kepastian hukum sangat diperlukan dalam dunia usaha.
"Pengusaha sangat mendambakan stabilitas yang ditandai dengan keteraturan proses. Untuk itu, kita mesti kerja keras demi menjaga kepatutan,” kata Sudirman.
Selaras dengan pendapat Sudirman, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda juga mengatakan bahwa penundaan Pemilu 2024 dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.
“Hukumnya enggak stabil, ini memunculkan instabilitas. Tentu ekonominya enggak jalan,” kata Candra.
Lebih lanjut, Sudirman menegaskan, Indonesia membutuhkan pemilihan yang diselenggarakan secara berkala.
Hal ini bertujuan untuk menjaga sirkulasi kekuasaan di dalam negara tersebut sehingga terjadi penyegaran secara terus-menerus.
Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu, Jokowi: Semuanya Harus Tunduk dan Taat Konstitusi
Oleh karena itu, perbincangan mengenai penundaan Pemilu 2024 seharusnya tidak perlu diteruskan.
Terlebih, nyaris seluruh partai sudah menyatakan sikap bahwa mereka tidak menyetujui adanya penundaan Pemilu 2024.
“Yang belum tegas hanya PAN saja. Golkar sendiri yang memulai, dan PKB juga sudah mengatakan sudahi diskusi ini. Seperti ingin menyelesaikan itu,” kata dia.
Sumber : Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.