Jokowi Dinilai Lambat Respons Wacana Penundaan Pemilu, Ini Kata Pengamat Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai lambat dalam merespons wacana soal penundaan Pemilu 2024. Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina, A. Khoirul Umam. 

Menurut Umam, lambatnya respons Jokowi sementara sikap PDI Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak gagasan ini menunjukkan ada indikasi putusnya komunikasi. 

"PDIP sebagai pemilik saham politik utama pemerintahan sudah sejak awal jelas menolak gagasan ini, jelas mengindikasikan adanya komunikasi yang terputus antara PDIP dengan gerbong Istana Presiden yang seolah 'berjalan sendiri'," kata Umam dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (6/3/2022). 

Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu, Jokowi: Semuanya Harus Tunduk dan Taat Konstitusi

Menurut dia, ada kekuatan di lingkaran presiden yang berada sudah mulai liar dan berada di luar kendali PDIP sebagai ruling party. 

Umam mengatakan, gerbong Istana Presiden yang dimaksud sebagaimana menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, adalah kelompok kepentingan ekonomi-politik yang dimotori oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

"(Mereka) yang mengorkestrasi suara menteri dan juga para ketua umum partai politik, dengan klaim telah mendapatkan restu dan persetujuan langsung dari Presiden Jokowi," ujar dia. 

Artinya, lanjut dia, besarnya pengaruh dan kekuatan ekonomi-politik kelompok di lingkaran presiden ini ingin menjaga jarak dengan PDIP

"Dan mengambil alih pengaruh dan otoritas kekuasaan Presiden," kata dia. 

Baca Juga: Soal Wacana Tunda Pemilu, KSP: Jangan Pernah Memaksa Presiden

Umam menilai, PDIP perlu mengevaluasi soliditas koalisi partai politik di lingkungan pemerintahan.

"Sebab, suara partai-partai politik sudah tidak solid dan terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing," kata dia. 

Perpecahan kekuatan pendukung pemerintah ini terlihat jelas dalam wacana penundaan Pemilu ini, dimana PKB, Golkar, dan PAN mendukung secara jelas, sedangkan PDIP, Nasdem dan Gerindra menolak secara tegas wacana tersebut.

Seperti diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024.

”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat,” ujar Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3) dalam wawancara dengan Kompas.id.

Baca Juga: Soal Tunda Pemilu, PKB Sambut Baik Pernyataan Presiden yang Tegaskan Bakal Taat Konstitusi

Meski usulan penundaan pemilu tak dilarang, tetapi saat pelaksanaanya, kontitusi tetap harus ditaati. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi.

”Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” tambah Presiden.