Kenapa Lembaga Negara Bisa Disusupi Penceramah Radikal? Ini Penjelasan MUI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekertaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Dr M Najih Arromadloni menjelaskan kenapa lembaga negara bisa tersusupi penceramah yang diduga berpaham radikal.

Gus Najih, panggilan karibnya, mengatakan paham radikalisme terbukti telah menyusup di lingkungan kampus, institusi pemerintah (TNI, Polri hingga Aparatur Sipil Negara/ASN), rumah ibadah, ormas, bahkan lembaga pendidikan.

Secara khusus, Gus Najih menyebut istilah bernama Tholabun Nusrah sebuah konsep dan gerakan yang digunakan para penceramah berpaham radikal ini untuk masuk ke Lembaga negara.

"Lembaga negara itu memang menjadi salah satu sasaran utama infiltrasi menggunakan pola pergerakan yang dikenal dengan istilah Tholabun-Nusroh," ujar Gus Najih dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Gus Najih lantas menjelasan lebih lanjut soal Tholabun-Nusrah ini. Tholabun Nusrah ini adalah gerakan yang kerap digunakan oleh kelompok Hizbut Tahrir.

Caranya adalah dengan mengelabui pihak-pihak yang dianggap memiliki kekuatan dan dapat memberikan perlindungan.

Oleh karenanya, MUI minta institusi TNI-Polri ini dijadikan sasaran oleh kelompok tersebut dalam melanggengkan visinya untuk menyebarkan paham radikal.

"Kelompok mereka ini berusaha mengelabui tentara, polisi, anggota intelijen dan lini lini strategis pemerintahan yang lain. Nah ini tentu saja yang harus diwaspadai karena kedepannya dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," jelas pria yang merupakan Sekjen Ikatan Alumni Suriah (Syam) Indonesia ini.

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan soal potensi penceramah radikal ini saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Lebih khusus, Jokowi berpesan kepada istri dari personel TNI-Polri untuk tidak mengatasnamakan demokrasi saat mengundang penceramah radikal dalam pengajian.

“Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” ujar Jokowi.