Demokrat: Jokowi Harus Bersuara Soal Usulan Penundaan Pemilu agar Tak Jadi Malin Kundang Reformasi

JAKARTA, KOMPAS TV - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersuara ihwal usulan penundaan Pemilu 2024 yang salah satu dampaknya, akan memperpanjang masa jabatan presiden. 

Sebab bila Kepala Negara tetap diam, kata Kamhar, masyarakat akan berspekulasi kalau Jokowi mengkhianati reformasi.

Baca Juga: Jusuf Kalla: Penundaan Pemilu Tidak Sesuai Konstitusi

"Karenanya agar tak terus-menerus menjadi bola liar dan berpotensi menjerumuskan Presiden Jokowi dari jebakan politik yang bisa menjadikannya sebagai Malin Kundang reformasi, Presiden Jokowi mesti segera bersikap tegas dan menjelaskan sikapnya ke publik terhadap isu ini," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).

Menurut dia, sikap tegas Presiden Jokowi akan mengakhiri polemik tentang ini, dan memperjelas posisinya di hadapan orang-orang terdekatnya yang mencoba menjerumuskannya. 

Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu, Fahri Hamzah: Orang Sekitar Jokowi Jangan Sampai Ada yang Menjerumuskan

"Tak boleh hanya diam apalagi melakukan pembiaran sampai isu ini berlalu, karena jika demikian, menjadi berdasar jika publik kemudian berpikir bahwa ini atas sepengetahuan dan sesuai dengan kehendak Pak Jokowi sendiri." 

"Kami percaya tidak demikian, karenanya Pak Jokowi segera bersuara dan mengambil tindakan yang dipandang perlu," ujarnya. 

Kamhar lalu menyinggung tentang hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menemukan bahwa 66,3 persen masyarakat merasa cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi. 

Baca Juga: PDIP Tegaskan Tak Ada Ruang untuk Tunda Pemilu 2024

Namun, kata dia, 68-71 persen masyarakat tidak menghendaki adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabat presiden baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi pasca pandemi, maupun alasan pemindahan ibu kota negara (IKN). 

"Termasuk 64 persen menghendaki tetap pemilu pada 2024 nanti untuk pergantian kepemimpinan nasional sekalipun masih tetap pandemi," ujarnya. 

Sebagaimana telah diberitakan, usulan penundaan Pemilu 2024 telah disuarakan beberapa kalangan.

Pada Januari lalu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan rata-rata pengusaha berharap agar Pemilu 2024 diundur karena situasi dunia usaha baru mulai kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

Belum lama ini, usulan yang sama juga digaungkan oleh elite-elite partai politik antara lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun hingga kini belum ada respons tegas dari Presiden Jokowi perihal usulan penundaan pemilu tersebut.