Jusuf Kalla: Penundaan Pemilu Tidak Sesuai Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak yang telah ditetapkan 14 Februari 2024, adalah pelanggaran terhadap konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Jusuf Kalla saat menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (4/3/2022).

“Itu (penundaan pemilu), tidak sesuai dengan konstitusi,” kata Jusuf Kalla sebagaimana dikutip dari Antara.

Jusuf Kalla pun mengatakan, bahwasanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada konstitusi yang harus ditaati.

Jika memang pemilu 2024 yang sudah ditetapkan jadwal pelaksanaannya ingin diubah untuk perpanjangan maka konstitusinya harus diubah.

Baca Juga: Pengamat: Jokowi Harus Tertibkan Parpol Koalisi yang Minta Pemilu 2024 Ditunda

“Kita punya konstitusi, kita taat konstitusi. Itu saja. Kalau mau perpanjang, harus taat konstitusi kecuali kalau konstitusi diubah,” ujarnya.

Namun, lanjut Jusuf Kalla, dalam usulan penundaan pemilu 2024 tidak semua parpol menyuarakan setuju atau dukungan.

“Kan sebagian besar tidak setuju,” ucap Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang berdemokrasi hingga diwarnai konflik.

Tapi, katanya, semua tetap berjalan aman dan bisa dikendalikan karena taat pada konstitusi.

“Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,” kata dia.

Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu, Fahri Hamzah: Orang Sekitar Jokowi Jangan Sampai Ada yang Menjerumuskan

Sebagaimana telah diberitakan, usulan penundaan pemilu 2024 memang telah digulirkan ke publik.

Pertama, oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian diikuti oleh elit partai politik dari sejumlah partai.

Antara lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun hingga kini belum ada respons tegas dari Presiden Jokowi perihal usulan elit parpol yang mendukungnya dalam menjalankan pemerintahan.