Politikus PDIP Yakin Hakim MK Tolak Gugatan UU IKN: Jika Diterima Bisa Blunder

 

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR dari PDIP Rifqinizamy Karsayuda meyakini sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Sebab, jika uji materi UU IKN diterima merupakan sebuah keputusan yang blunder. 

“Kita yakin akan ditolak oleh MK permohonan itu. Karena akan melahirkan blunder jika diterima dan dipertimbangkan. Saya yakin sembilan hakim MK itu negarawan dan negarawan itu berpikir jangka panjang. Pemindahan IKN itu bagian dari cara DPR dan Presiden berpikir untuk Indonesia masa yang akan datang,” kata Rifqi seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (4/3/2022).

Baca Juga: Jokowi Tanda Tangani UU IKN, Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan

Di sisi lain, ia turut menampik adanya penilaian penyusunan UU IKN yang tidak terbuka. Karena, selama pembahasan, Pansus RUU IKN saat itu telah mengundang berbagai macam kelompok masyarakat ke DPR. 

“DPR RI juga sudah mengunjungi perwakilan berbagai macam elemen publik, dalam rangka pembentukan itu termasuk mengunjungi berbagai kampus yang ada di Indonesia ini,” ujarnya.

Politikus PDIP itu menyebut, DPR tak mungkin melibatkan seluruh masyarakat untuk membahas UU IKN.

Baca Juga: KSP Ungkap Sembilan Aturan Turunan UU IKN yang Jadi Prioritas

Sebab, kalau harus seperti itu, dapat disebut dengan proses pembentukan UU secara referendum. 

Namun, proses penyusunan UU seperti itu tidak dikenal dalam tata aturan baku yang diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Meskipun demikian, kita memahami ketidakpuasan itu, karena semua produk hukum apalagi UU pastilah tidak memuaskan semua pihak. Kendati demikian kami meyakini konstitusionalitas UU IKN ini,” kata Rifqi.

Selain itu, ia turut menanggapi argumentasi dari pemohon gugatan uji materi ke MK yang menyebut banyak muatan tentang pemindahan IKN ini lebih banyak didelegasikan ke peraturan pelaksana yang seharusnya ada di dalam UU IKN. 

Menurut dia, argumentasi itu tidak dapat diterima. Karena, basis adalah pengujian norma terkait dengan konstitusionalitas norma. 

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Siap Hadapi Gugatan UU IKN di MK

Kalau prediksi terhadap norma yang belum lahir itu, tidak menjadi kewenangan MK untuk membatalkan suatu produk perundangan.

“Lalu, bahwa UU itu didelegasikan melalui peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau peraturan presiden sebagaimana di UU IKN itu sesuatu yang diperbolehkan dalam tata peraturan perundang-perundangan kita,” katanya.