Menlu Negara ASEAN Desak Gencatan Senjata Segera di Ukraina, Tawarkan Fasilitasi Perundingan Damai

PHNOM PENH, KOMPAS.TV - Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendesak gencatan senjata segera di Ukraina, menurut sebuah pernyataan yang di-tweet oleh Kantor Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.

Kamboja saat ini mendapat giliran memimpin jalannya ASEAN, dengan PM Hun Sen di pucuk tertingginya.

"Para Menlu ASEAN sangat terganggu oleh situasi yang semakin genting dan kondisi kemanusiaan yang memburuk akibat permusuhan militer yang sedang berlangsung di Ukraina," kata pernyataan tersebut, seperti dilansir CNN, Kamis (3/3/2022).

"Oleh karena itu, kami menyerukan gencatan senjata atau gencatan senjata segera, dan kelanjutan dialog politik yang akan mengarah pada perdamaian berkelanjutan di Ukraina," kata Hun Sen dalam Twitnya, seraya menambahkan, gencatan senjata akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk perundingan dan menghindari meluasnya penderitaan orang-orang yang tidak bersalah.

"Masih ada ruang untuk dialog damai, untuk mencegah situasi menjadi tidak terkendali, dan menghentikan meningkatnya jumlah korban dan kerugian sipil dan militer," tambahnya.

Pernyataan itu mengatakan ASEAN siap untuk memfasilitasi, dengan cara apa pun yang memungkinkan, untuk dialog damai di antara pihak-pihak terkait.

ASEAN terdiri dari 10 negara Asia Tenggara, termasuk Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Baca Juga: Ukraina dan Rusia Gelar Perundingan Putaran Kedua di Belarusia Petang Ini

Delegasi Rusia dan Ukraina dilaporkan akan melakukan perundingan putaran kedua hari ini pukul 15.00 waktu Moskow atau pukul 19.00 WIB di wilayah Brest, perbatasan Belarusia, Ukraina dan Polandia, demikian laporan kantor berita Rusia Ria Novosti, Kamis (3/3/2022).

Ketua delegasi Rusia Vladimir Medinsky di lokasi perundingan mengatakan, delegasi Rusia membawa proposal dalam tiga bagian, yang terbagi dalam aspek teknis-militer, kemanusiaan-internasional, dan penyelesaian politik.

Rusia selama ini menekankan, penyelesaian situasi Ukraina adalah mungkin hanya dengan pertimbangan tanpa syarat kepentingan sah Rusia di bidang keamanan, seperti pengakuan kedaulatan Rusia atas Krimea, demiliterisasi dan denazifikasi negara Ukraina, serta memastikan status netral Ukraina. 

Untuk Ukraina, tujuan utama pertemuan pertama adalah untuk gencatan senjata dan posisi perundingan kembali ke titik sebelum penyerbuan Rusia ke Ukraina, seperti dikatakan Presiden Ukraina Vladymyr Zelensky yang dikutip CNN, Kamis (3/3/2022).