PNS se-NTB Wajib Beli Tiket MotoGP Mandalika

MATARAM, KOMPAS.TV - Pegawai Negeri Sipil di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan diwajibkan menonton gelaran MotoGP Mandalika, Maret 2022.

Lantaran penjualan tiket sampai saat ini masih rendah. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi mengatakan, per 20 Februari  penjualan tiket baru mencapai 21.530 tiket.

Tadinya, penjualan tiket ditargetkan sebanyak 100.000 tiket. Tapi Presiden Joko Widodo minta diturunkan menjadi 60.000 tiket. Dari jumlah itu, 35.000 tiket menjadi kewajiban Pemprov NTB.

"Sebanyak 35.000 potong tiket ini kemudian kita lakukan mapping, kami distribusikan ke 10 klaster penjualan di NTB," kata Lalu Gita seperti dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (3/3/2022).

Baca Juga: Beli Tiket MotoGP Mandalika Bisa Lewat Aplikasi MyPertamina

Ia merinci, PNS se-NTB akan diwajibkan membeli 4.000 tiket. Kemudian bupati dan wali kota se-NTB ditargetkan membeli 16.000 tiket. Selanjutnya klaster kapolda, kapolres, danrem, danlanal, serta danlanud sebanyak 2.000 tiket, dan instansi vertikal daerah 2.000 tiket.

Lalu klaster BUMN dan perbankan 2.500 tiket, asosiasi profesi 2.000 tiket, guru dan pelajar 2.500 tiket, ustad dan santri 500 tiket.

"Masyarakat umum PITI-PSMII 1.500 tiket. Jumlah tiket 35.000 tiket," ujar Lalu Gita.

Pembagian klaster itu sebagai upaya Pemprov NTB mengejar target penjualan tiket. Menurutnya, masyarakat sebenarnya sangat antusias menonton MotoGP di Sirkuit Mandalika. Namun, ada sejumlah kendala hingga akhirnya penjualan tiket masih minim.

Baca Juga: Update Terkini Proses Pengaspalan Ulang Sirkuit Mandalika Jelang MotoGP 2022

Salah satunya kebijakan protokol kesehatan, sehingga masyarakat harus menyiapkan biaya ekstra untuk tes antigen.

Sementara itu, menurut Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta menyampaikan, seretnya penjualan tiket MotoGP Mandalika karena akomodasi yang terbatas.Qw

"Salah satu penyebab minimnya penjualan tiket MotoGP tidak terlepas dari ketersediaan akomodasi yang terbatas. Wisatawan khawatir tidak mendapat penginapan sementara mereka sudah terlanjur membeli tiket MotoGP," kata Febry dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/3).

Dari seluruh akomodasi yang tersebar di Lombok, saat ini hanya 75 persen yang beroperasi karena dampak pandemi. Lalu setengahnya sudah terpesan dan menyisakan 7.200 kamar yang masih tersedia.

Baca Juga: Jelang MotoGP Mandalika, Gubernur NTB Terbitkan Aturan Tarif Hotel Tertinggi

Solusinya, pemerintah akan memaksimalkan homestay atau sarana hunian pariwisata (sarhunta) agar masyarakat dapat mengakses akomodasi yang terjangkau.

"Untuk memaksimalkan pemanfaatan homestay atau sarhunta, KSP juga mendorong agar homestay yang ditawarkan dapat diakses melalui channel online ITDC," ujar Febry.