Pengamat soal Gaduh Isu Menunda Pemilu 2024: Harusnya Presiden Jokowi Cepat Membantah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengatakan Presiden Joko Widodo harusnya buka suara soal sikapnya terkait usulan penundaan pemilu 2024.

Sebab publik perlu diyakinkan, meskipun Presiden Jokowi pernah menolak tidak ingin menjadi menjabat lagi sebagai kepala negara.

Demikian Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra dalam keterangannya di Sapa Indonesia Pagi dengan tema Gaduh Isu Menunda Pemilu, Kamis (3/3/2022).

“Kalau dulu-dulu memang Pak Jokowi bilang nggak mau lagi, tapi itu kan sudah lama. Saya kira bantahan dari Deputi V yaitu Jaleswari ya, itu tidak memadai, itu masyarakat nggak yakin,” ucap Azyurmardi.

Baca Juga: Istana: Kami Tidak Ingin Presiden Jokowi dan Istana Dianggap Dalang Penundaan Pemilu 2024

“Maunya itu presiden sendiri yang menyatakan, udahlah jangan mikirin yang begitu-begitu deh karena menunda pemilu itu inkonstitusional, amendemen dalam rangka perubahan masa jabatan menjadi tiga kali juga inkonstitusional bertentangan dengan demokrasi itu harusnya presiden muncul ke depan publik,” tambahnya.

Bagi Azyumardi kegaduhan isu menunda pemilu 2024 terjadi dan menyita perhatian di masyarakat karena tidak ada komentar tegas dari Presiden Jokowi.

“Harusnya Presiden cepat membantah itu kemudian berkonsentrasi dengan pada masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita,” ucapnya.

Sepertihalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan minyak, kelangkaan daging, kelangkaan kedelai.

Baca Juga: Ngabalin Respons Tudingan Demokrat Jokowi Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Itu Tuduhan Murahan dan Sampah

“Saya kira nggak ada respons pemerintah kecuali Menteri Perdagangan keliling-keliling berusaha menyelesaikan, tapi kan hilirnya yang ditangani oleh Menteri Perdagangan, hulunya tidak ditangani,” ujarnya.

“Kalau saya sih mengusulkan Pak Presiden Jokowi panggil itu kartel-kartel minyak, kartel-kartel daging, panggil itu, perintahkan, pokoknya harus diadakan, kalau nggak, anda keluar saja dari Indonesia, misalnya begitu,”