Jokowi: Soekarno dan Soeharto Gagal Pindahkan Ibu Kota Karena Ada Pergolakan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, gagasan memindahkan Ibu Kota Negara hingga kajiannya sudah ada sejak era Soekarno dan Soeharto memimpin, tapi batal karena ada pergolakan.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengungkapkan perlu langkah berani untuk mengeksekusi kajian-kajian dari gagasan memindahkan IKN.

Demikian Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

“IKN Nusantara, kenapa ini dilakukan pemindahan itu? Ini sudah dimulai, gagasan besar ini, sejak tahun 1957 oleh Bung Karno, tetapi karena ada pergolakan sehingga direm oleh Bung Karno tahun 1957, sudah diputuskan di Palangkaraya,” tutur Presiden Jokowi.

Baca Juga: Sejak Zaman VOC Selalu Ekspor Bahan Mentah, Jokowi: Setop, Indonesia Nggak Dapat Apa-apa

“Zaman Pak Harto juga mau dipindah di Jawa Barat di Jonggol, batal juga. Batal karena ada pergolakan di 97-98. Jadi kajiannya sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi,” tambahnya.

Jokowi memahami dari keputusannya soal memindahkan ibu kota negara ada risiko yang harus dihadapinya. Namun menurutnya, pemerataan bukanlah hanya Jawa sentris tapi harus Indonesia sentris.

“Pemerataan itu seperti apa sih? kok dinamakan pemerataan, ya karena 58 persen PDB ekonomi, perputaran uang, perputaran ekonomi ini 58 persen itu ada di Jawa, padahal kita memiliki 17.000 pulau,” katanya.

“58 persen perputaran itu ada di Jawa sehingga magnetnya semua ada di jawa, orang pengen kerja lari ke jawa, khususnya Jakarta, karena magnet ekonomi ada di sini. Itu yang tadi saya bilang pemerataan, bukan hanya sekedar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ,” tambah Jokowi.

Baca Juga: Jokowi soal Istri Personel TNI-Polri Undang Penceramah Radikal: Tentara dan Polisi Tidak Bisa Begitu

Jokowi mengatakan alasan lain pemindahan Ibu Kota Negara adalah karena 56 persen populasi dari 156 juta jiwa ada di Pulau Jawa.

“Ini menjadi dasar dari pemindahan ibu kota. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, tidak terjadi jumlah populasi, kita eksekusi, kita putuskan yang namanya Ibu kota negara baru namanya Nusantara,” ucap Presiden Jokowi.

“Dan itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR,” tambahnya.

Nantinya, lanjut Jokowi, Ibu Kota Negara yang baru 70 Persen akan diisi area hijau dan 80 persen menggunakan transportasi publik.

Baca Juga: Jokowi Ingatkan TNI-Polri Kencangkan Disiplin: Tak Ada Demokrasi di Tentara dan Kepolisian

Selain itu, di IKN, 80 persen gunakan Energi Baru Terbarukan dan 10 minutes city atau dari satu tempat ke tempat lain hanya 10 menit.

“Karena dari awal konsepnya, jadi yang diberi prioritas adalah pejalan kaki nomor paling atas, kedua yang naik sepeda, ketiga yang suka naik transportasi umum, jadi bukan yang naik mobil pribadi,” ujarnya.