Elit Politik Usul Penundaan Pemilu 2024, Ketua DPD: Jangan Ugal-ugalan!

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti angkat bicara soal usulan penundaan Pemilu 2024 dari sejumlah elit politik.

Elit politik dari PKB, PAN dan Golkar menyerukan adanya penundaan pemilu karena alasan pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. 

Baca Juga: Muncul Wacana Penundaan Pemilu 2024, Bagaimana Tanggapan KPU?

La Nyalla mengimbau para tokoh publik itu untuk tidak ugal-ugalan dalam menjalani politik di Indonesia.

Sebab, hal itu akan memancing amarah masyarakat karena menilai mereka tak patuh konstitusi.

"Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka Negarawan,” ujar La Nyalla kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Menurut La Nyalla, penundaan Pemilu 2024 karena alasan pemulihan ekonomi amat tak masuk akal.

"Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah," ujarnya.

Baca Juga: Yusril: Hanya Ada 3 Cara untuk Menunda Pemilu 2024 

Oleh sebab itu, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui pemilu lima tahunan, karena UUD 1945 mengamanatkan seperti itu.

“Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” kata La Nyalla.

Ia menyebut, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti akal bulus dari para elite politik. Mereka sangat punya kearifan dalam berpikir.

Baca Juga: Pengamat Politik: Penundaan Pemilu dapat Mengarah ke Perubahan Konstitusi soal Pemilihan Presiden

"Bahkan dengan logikanya, rakyat mengatakan, kalau tidak punya anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN? Lagi pula, para elit politik kita seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden. Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu," katanya.