Terkait Wacana Tunda Pemilu 2024, Yusril: Ada Konsekuensi Legitimasi yang Harus Dipertimbangkan

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan membawa konsekuensi legitimasi pemerintah.

Penundaan pemilu akan berimplikasi pada masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota lembaga legislatif. Padahal, menurut undang-undang, masa jabatan mereka adalah lima tahun.

"Penundaan pemilu berimplikasi pada masa jabatan para anggota DPR, DPD, MPR, dan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dengan sendirinya," ungkap Yusril dalam acara Kompas Petang, Minggu (27/2/2022).

"Kalau sudah lewat waktu lima tahun, hari besoknya itu, atas dasar apa lagi dia memerintah, bisa jadi orang itu kehilangan legitimasi untuk memerintah," tuturnya.

Ia menilai wacana penundaan pemilu ini merupakan persoalan hukum dan politik.

"Jadi persoalan hukumnya itu adalah persoalan keabsahan dan legitimasi seseorang. Kalau seseorang itu tidak legitimate, perintah orang itu bisa ditolak oleh orang lain," lanjut Yusril.

Baca Juga: AHY Sebut Usulan Penundaan Pemilu Tidak Logis dan Tak Sesuai dengan Konstitusi

Kesepakatan bisa saja terjadi jika para pemimpin politik membawa soal ini dan disetujui oleh Presiden.

"Andai pun presiden juga setuju, tentu jalan hukum yang harus ditempuh seperti apa? Jangan sampai kita menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi kita," tutur Yusril.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjelaskan, usulan penundaan Pemilu 2024 ini bersumber dari aspirasi yang berkembang di masyarakat yang ditangkap oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Jazilul juga mengatakan usulan ini bagian dari peringatan (warning) terkait pandemi Covid-19 yang menurutnya telah membuat pemerintahan tidak efektif selama dua tahun terakhir.

Baca Juga: Usulan Penundaan Pemilu 2024, PKB: Tergantung Presiden Jokowi dan Partai Koalisi

"Selama 2 tahun, pemerintahan ini tidak efektif, dan pada tahun 2022 ini setidaknya ada penjelasan dari berbagai pakar, ekonomi akan efektif. Ada satu momen di tengah itu pemilu," tuturnya.

"Pemilu ini tak diharapkan dan tak diinginkan, ini membuat ekonomi kurang baik, dari situ Pak Muhaimin menyampaikan kepada publik isu atau wacana penundaan," lanjut Jazilul.

Jazilul mengatakan usulan terkait penundaan ini akan dibawa oleh Muhaimin ke para begawan partai politik termasuk Presiden.

Sebelumnya pada Rabu (23/2/2022) lalu, Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

"Saya usulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun, agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun," kata Muhaimin di Gedung DPR RI.