Tidak Ada Negara di Dunia Ini yang Tunda Pemilu karena Pertumbuhan Ekonomi

SEMARANG, KOMPAS.TV - Hingga sejauh ini belum ada negara yang menunda pemilihan umum (pemilu) dengan alasan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Hal itu dikatakan Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, dikutip dari Antara, Sabtu (26/2/2022).

Menurutnya, memang ada negara yang menunda pemilu di masa pandemi Covid-19 ini. Namun pertimbangannya adalah demi keselamatan jiwa warga negara.

"Hal itu pun dilakukan dengan sangat cermat, pertimbangan hukum yang ketat, serta proses yang terbuka," ujarnya.

Namun sangat janggal dan tidak lazim jika alasan penundaan pemilu karena pertumbuhan ekonomi. Hal itu sangat jelas bertentangan dengan konstitusi.

Baca Juga: Denny Indrayana: Usul Penundaan Pemilu Itu Inkonstitusional, Presiden Harus Segera Meluruskan!

Dipaparkan Titi, Pasal 7 UUD 1945 jelas mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Selain itu, Pasal 22E ayat (1) UUD juga secara eksplisit menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.

"Mestinya elite dan pimpinan parpol patuh dan taat dalam menjalankan konstitusi, bukan malah menawarkan sesuatu yang jelas tidak ada celahnya dalam UU Pemilu maupun konstitusi kita," tutur Titi.

Ia mengemukakan bahwa budaya konstitusi yang buruk selain merupakan pendidikan politik yang buruk, juga bisa menumbuhkan apatisme yang lebih besar pada publik terhadap para pejabat.

Titi menilai wacana itu merupakan strategi dalam rangka memperpanjang durasi kekuasaan, sekaligus menghindari pembatasan masa jabatan dengan cara menghindari pelaksanaan pemilu.

"Penundaan pemilu merupakan strategi populer kedua yang dipakai selain amendemen konstitusi," katanya.

Baca Juga: Yusril: Penundaan Pemilu Akan Timbulkan Konflik Politik yang Bisa Meluas ke Mana-mana