Elite Parpol Minta Pemilu Ditunda, PP Muhammadiyah: Jangan Tambah Masalah Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP) Muhammadiyah secara tegas minta pihak-pihak yang ingin menunda Pemilu untuk berhenti mewacanakan hal itu. Bahkan, meminta para elite partai politik tersebut untuk tidak menambah masalah bangsa.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris umum PP Muhammadiya, Abdul Mu’ti, yang juga meminta para elite ini justru bersikap bijaksana.

Sikap bijaksana dari elite parpol ini, menurut Abdul Mu’ti justru penting di tengah pelbagai masalah bangsa, dibandingkan harus mewacanakan tunda pemilu yang akan harusnya digelar pada 14 Februari 2024.

"Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi," ujarnya dikutip Antara, Sabtu (26/2/2022).

Ia pun meminta, kepentingan bangsa harus berada di atas kepentingan individu atau kelompok.

Mu'ti pun mendesak para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar undang-undang.

Para elite parpol justru diminta, lanjut Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, harus mampu memahami keadaan dan perasaan masyarakat.

Ia pun menyarankan untuk tidak menjadikan survei sebagai patokan yang mesti dipedomani. Karena bagi dia, bisa saja survei yang dilakukan datanya begitu lemah dan tidak akurat.

"Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang," kata dia.

Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara Tegaskan Tidak Ada Alasan Kuat untuk Tunda Pemilu 2024

Wacana Tunda Pemilu oleh Elite Parpol

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024, satu atau dua tahun.

Alasa Cak Imin, sapaan akrabnya, karena mempertahankan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan lima poin.

"Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur," kata Zulkifli.

Adapun pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno menilai ada kepentingan oligarki di balik pernyataan para elite parpol terkait tunda Pemilu 2024.  

Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan pemilu 2024, lantas diikuti beberapa partai partai lain. 

“Ini menimbulkan banyak kecurigaan, curiga dalam arti itu memang perlu dilihat secara umum memang untuk kepentingan oligarki,” kata Adi dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (25/2) kemarin.