Pengamat Respons Muhaimin Iskandar yang Usul Pemilu 2024 Ditunda: Ada Kepentingan Oligarki

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno menilai ada kepentingan oligarki di balik pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan pemilu 2024.

“Ini menimbulkan banyak kecurigaan, curiga dalam arti itu memang perlu dilihat secara umum memang untuk kepentingan oligarki,” kata Adi dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (25/2/2022).

Sebab jika memang tidak ada kepentingan oligarki, seyogyanya usulan itu disampaikan ketika DPR dan Pemerintah belum menetapkan waktu pelaksanaan pemilu.

“Ini kan beberapa waktu lalu DPR dan pemerintah sudah sepakati, bulan dan tanggal cantik 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak secara nasional. Ini kok tiba-tiba belum ada sebulan, belum ada dua bulan kemudian memunculkan penundaan pemilu,” ucapnya.

Baca Juga: Perludem: Pemilu Tidak Bisa Ditunda karena Alasan Mempertahankan Stabilitas Ekonomi

“Bang Huda, Cak Imin, sebagai alat penting di negara ini, ngomong itu sebelum disahkan, debat secara panjang, secara terbuka on paper, di atas kertas jelaskan hal-hal yang sifatnya substantif dan penting soal penundaan,” tambahnya.

Menurut Adi, jika penundaan pemilu hingga 2 tahun yang diusulkan Muhaimin Iskandar menjadi kenyataan. Itu berarti, partai politik yang saat ini menang akan mendapatkan kemewahan dan presiden akan bekerja tanpa visi dan misi.

“Kalau pemilu itu ditunda partai politik ini tinggal ongkang-ongkang kaki, presiden yang saat ini diperpanjang 2 tahun tanpa visi misi, tanpa berkelahi atau berkeringat, tapi jabatan presiden itu kemudian ditambah,” katanya.

Baca Juga: Pengamat soal Muhaimin Iskandar Usul Pemilu 2024 Ditunda: Semata-mata untuk Menarik Perhatian Jokowi

“Yang untung partai politik pendukung pemerintah, begitupun partai politik tidak umum, anggota anggota DPR RI mereka dari pusat hingga daerah otomatis diperpanjang masa jabatannya tanpa kampanye, tanpa mengeluarkan uang, tanpa berkeringat, ini kan kemewahan-kemewahan yang semuanya penuh dengan janji surga,” tambah Adi.

Dalam pernyataannya, Adi lebih lanjut menilai menunda pemilu 2024 sama dengan mengebiri suara demokrasi.

Apalagi alasan yang dikemukakan di balik usulan penundaan pemilu 2024, sumir.

Sebab menurutnya, musim pilkada atau pun pemilu justru sangat beririsan dengan pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Syarief Hasan Ingatkan Muhaimin Iskandar soal Usul Tunda Pemilu 2024: Kekuasaan Itu Cenderung Korup

“Partai politik, tim sukses, relawan, calon pemimpin yang bermimpi menjadi presiden pasti berlomba-lomba bikin baliho, bikin billboard, bikin spanduk, bikin banner, itu terdistribusi secara merata,” ujarnya.

“Bahkan banyak kontestan dan para kandidat itu belanja logistik mereka itu beli sembako didistribusikan kepada rakyat yang itu otomatis ekonomi masyarakat umum terbantu terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” tambahnya.

Atas dasar itu, Adi pun menilai tidak masuk akal jika pemilu 2024 dianggap mengganggu stabilitas ekonomi dan kemudian ditunda.

“Banyak relawan yang tumbuh di mana-mana itu kan memberikan pekerjaan ke mereka,” katanya.