Blak-blakan, PKB: Usul Penundaan Pemilu 2024 adalah Bagian Kompromi Tarik-Ulur Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) blak-blakan mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan kompromi tarik-ulur politik antara pihak yang meminta jabatan presiden menjadi tiga periode dan pihak yang menilai Pemilu harus tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Jumat (25/2/2022).

“Usulan penambahan atau penundaan Pemilu itu kira-kira semangatnya bagian dari kompromi tarik-ulur politik antara yang meminta tiga periode atau tetap pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ucap Syaiful.

“Jadi sekali lagi ini bagian dari pra kondisi, pematangan kondisi yang sengaja didorong oleh ketua umum (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar) supaya menjadi pertimbangan dan respons dari publik. Karena itu, kita tunggu respons publik,” tambahnya.

Baca Juga: Perludem: Pemilu Tidak Bisa Ditunda karena Alasan Mempertahankan Stabilitas Ekonomi

Syaiful mengatakan PKB sendiri tidak sepakat dengan masa jabatan presiden diperpanjang dari dua menjadi tiga periode karena berbagai risiko politik yang dihadapi.

“Kita tahu bahwa isu terkait dengan permintaan untuk penambahan tiga periode ini sudah berseliweran hampir setahun setengah. Nah, semangat dari Ketua Umum, Pak Muhaimin semangatnya adalah ini (usulan Pemilu ditunda 2 tahun) bagian dari pematangan kondisi,” ujarnya.

“Ya sudah, kita sampaikan saja di publik usulan terkait dengan ini, saat yang sama supaya tidak menjadi api dalam sekam 2 tahun ke depan,” tambahnya.

Apalagi, menurut Syaiful, sejauh ini usulan penundaan Pemilu 2024 belum ada dari pihak partai politik.

Baca Juga: Pengamat soal Muhaimin Iskandar Usul Pemilu 2024 Ditunda: Semata-mata untuk Menarik Perhatian Jokowi

“Selama ini yang mengusulkan kan di luar konfigurasi partai. Nah, kita berharap dengan usulan ketua umum ini kita masukkan, kita tempatkan di satu meja untuk didiskusikan, baik di level legislatif DPR RI dan yang kedua pasti saya kira pada level pemerintah setuju atau tidak ini pengunduran atau tetap pada momentum tahun 2024,” jelasnya.

Alasan yang kedua, kata Syaiful, karena ada masukan dari berbagai pihak menyangkut soal menjaga momentum pemulihan ekonomi.