KIEV, KOMPAS.TV – Rusia menyatakan bahwa pemimpin pemberontakan di Ukraina timur meminta bantuan Rusia untuk membantu menangkal serangan Ukraina, Rabu (23/2/2022). Sementara itu Ukraina mengumumkan keadaan darurat nasional, di tengah meningkatnya kekhawatiran akan invasi Rusia.
Pengumuman dari Moskow segera memicu kekhawatiran bahwa permintaan pemberontak itu hanya alasan untuk memulai perang. Taktik semacam ini telah diperingatkan negara-negara barat sejak beberapa minggu lalu.
Kekhawatiran tentang serangan Rusia terhadap Ukraina melonjak setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan wilayah separatis, yaitu Donetsk dan Luhansk pada Senin (21/2/2022) lalu.
Baca Juga: Rusia Evakuasi Kedutaan Besarnya di Ukraina, Bendera Negara Rusia Sudah Tidak Berkibar Lagi
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan para pemimpin pemberontak menulis surat kepada Putin, memohon padanya untuk ikut campur tangan setelah penembakan Ukraina menyebabkan kematian warga sipil dan melumpuhkan infrastruktur vital.
Seruan separatis datang setelah Putin menyetujui pengerahan pasukan ke wilayah pemberontak untuk membantu "menjaga perdamaian" dan parlemen memberinya izin untuk menggunakan kekuatan militer di luar negeri.
Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan permintaan separatis untuk bantuan Rusia adalah contoh dari jenis operasi "bendera palsu" yang dipandang Amerika Serikat (AS) dan sekutunya akan digunakan Moskow sebagai alasan untuk perang.
"Jadi kami akan terus menyebut apa yang kami lihat sebagai operasi bendera palsu atau upaya untuk menyebarkan informasi yang salah tentang status sebenarnya di lapangan," katanya seperti dikutip dari The Associated Press.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan negara itu meminta diadakannya pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB. Dia menyebut permintaan separatis itu sebagai peningkatan lebih lanjut dari situasi keamanan.
Baca Juga: Bintang Man City asal Ukraina Tegaskan Negaranya Tak Menyerah Meski Diinvasi Rusia
Di Ukraina, anggota parlemen menyetujui dekrit Presiden Volodymyr Zelenskyy yang memberlakukan keadaan darurat selama 30 hari mulai Kamis.
Langkah itu memungkinkan pihak berwenang untuk memberlakukan jam malam dan pembatasan pergerakan, memblokir aksi unjuk rasa dan melarang partai dan organisasi politik “demi kepentingan keamanan nasional dan ketertiban umum.”
"Untuk waktu yang lama, kami menahan diri untuk tidak mengumumkan keadaan darurat ... tetapi hari ini situasinya menjadi lebih rumit," kata kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Oleksiy Danilov kepada parlemen. Ia menekankan bahwa upaya Moskow untuk mengacaukan Ukraina merupakan ancaman utama.
Pihak berwenang Ukraina telah berulang kali menyuarakan keprihatinan bahwa kelompok-kelompok pro-Rusia di dalam negeri dapat mencoba untuk mengacaukannya, termasuk partai politik pro-Moskow yang diwakili di parlemen.
Pemberlakuan keadaan darurat diberlakukan sehubungan dengan langkah Putin pada Senin untuk mengakui kemerdekaan daerah pemberontak di Ukraina timur, di mana konflik selama hampir delapan tahun telah menewaskan lebih dari 14.000 orang.
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.