Ketua Projo soal Muhaimin Minta Pemilu Ditunda: Itu Bukan Usulan Baru

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, usulan penundaan pemilu yang disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bukanlah hal baru.

Tapi, Budi meyakini bahwa pemerintah akan tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat.

Sebab, kehendak rakyat merupakan hukum yang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian Budi Arie Setiadi merespons usulan penundaan pemilu yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di program satu meja KOMPAS TV, Rabu (24/2/2022).

“Ini bukan usulan baru, sebelumnya kolega saya di Kabinet juga sudah mengusulkan itu cuma basisnya kan, argumennya kan, aspirasi dari pengusaha,” ujarnya.

Baca Juga: Perludem Ingatkan Konstitusi Tidak Buka Ruang Pemilu Ditunda

“Menurut hemat kami, intinya kami sangat tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat karena kehendak rakyat merupakan hukum yang utama,” tambahnya.

Budi dalam keterangannya tidak menegaskan setuju atau menolak untuk usulan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar.

Ia hanya memastikan apa pun dinamika dan argumen yang berkembang jika itu terbaik bagi rakyat maka akan mendukungnya.

“Kita tahu ada dinamika-dinamika, ada argumen-argumen, tetapi yang terbaik buat negara ini, yang terbaik buat bangsa ini, dan terbaik buat nasib rakyat kita dukung,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menyepakati jadwal pemilu akan digelar 14 Februari 2024.

Baca Juga: Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda, Pengamat: Bisa Kisruh Secara Nasional, Berani Tanggung Jawab?

Namun, Muhaimin Iskandar secara tiba-tiba dalam katerangannya memberikan usulan agar jadwal pemilu 2024 ditunda sekitar 1-2 tahun.

Muhaimin Iskandar mengungkapkan, pernyataan tentang usulan penundaan pemilu bukan dilakukan tanpa dasar.

Usulan tersebut, katanya, berangkat dari hasil pertemuan tertutup dirinya dengan para pelaku UMKM, pebisnis, hingga analis ekonomi.

“Biar tidak terjadi freeze, untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi itu, ya setahunlah atau nggak dua tahun maksimal,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelum Muhaimin Iskandar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pernah melontarkan usulan penundaan pemilu 2024.