Kompas TV nasional politik

Tanggapan Demokrat Soal Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda: Dengan Alasan Apapun Jokowi Harus Tolak

Kompas.tv - 23 Februari 2022, 20:09 WIB
tanggapan-demokrat-soal-cak-imin-usul-pemilu-2024-ditunda-dengan-alasan-apapun-jokowi-harus-tolak
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman (Sumber: Kompas.com )
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman tak setuju dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang mengusulkan Pemilu 2024 ditunda. 

Ia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk secara tegas mengeluarkan pernyataan menolak usulan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

"Presiden Jokowi sebaiknya menyatakan secara jelas dan terbuka sikapnya untuk menolak perpanjangan masa jabatan dengan alasan apapun. Jangan main ciluk ba. Bilang tidak mau namun diam-diam menyuruh parpol pendukungnya untuk dorong perpanjangan masa jabatan," kata Benny kepada Kompas TV, Rabu (23/2/2022).

Baca Juga: Cak Imin Usulkan Pemilu 2024 Diundur 1-2 Tahun, Alasanya Pemulihan Ekonomi

Menurut Benny, usulan dari Muhaimin Iskandar itu jelas melanggar konstitusi yang berlaku di Indonesia. 

"Pertama, usul itu jelas melanggar konstitusi. Politik harus dijalankan menurut konstitusi. Bukan menurut selera kekuasaan. Menurut konstitusi, Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali untuk Pileg dan Pilpres. Patuhlah kepada konstitusi," ujar Benny. 

Ia menyebut, alasan penundaan karena faktor ekonomi amat tidak masuk akal karena kini perekonomian Indonesia sudah mulai mengalami pertumbuhan.

"Alasan penundaan tidak masuk akal karena justru kondisi ekonomi sosial dan politik baik-baik saja. Menurut survei, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi di atas 70%. Ini modal untuk bisa menjalankan kalender konstitusi secara tertib," tuturnya.

Baca Juga: Prabowo-Cak Imin atau Anies-RK yang Ideal bagi Pemilih Muslim? Begini Analisis Pakar Politik Islam

Selain itu, lanjut Benny, tingkat kepuasan di atas 70 persen terhadap kinerja pemerintahan Jokowi jangan digunakan sebagai alasan untuk mengangkangi konstitusi.

Masa jabatan presiden itu hanya lima tahun, baik dalam kondisi sukses maupun tidak sukses.

"Sebaiknya semua pimpinan Parpol dan golongan di masyarakat tetap patuh pada konstitusi. Jangan bawa lagi negara ini ke jalan sesat yang bikin negara kita terpuruk terus. Perpanjangan masa jabatan dengan alasan untuk pertahankan prestasi sekarang adalah alasan penuh kepalsuan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Cak Imin mengusulkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diundur satu sampai dua tahun. 

Alasannya, agar momentum pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 selama dua tahun tidak hilang akibat diadakannya Pemilu.

"Saya usulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun, agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnansi selama dua tahun," kata Cak Imin di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/2/22).

Menurut dia, Pemilu yang rencananya diselenggarakan pada Februari 2024 dapat mengganggu prospek pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. 

Baca Juga: Muhammadiyah Buka Suara soal Nobel Perdamaian NU-Muhammadiyah yang Diusung Cak Imin

Padahal, kata dia, akan banyak momentum pemulihan ekonomi selama dua tahun ke depan setelah terjadi stagnansi ekonomi selama dua tahun pandemi. 

"Momentum ini tidak boleh diabaikan, yang baik-baik ini tidak boleh diabaikan. Saya melihat tahun 2024 Pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena Pemilu," katanya.




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x